Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Penyimpangan pembangunan menggunakan Dana Desa (DD) disebut ugal-ugalan terjadi di Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang membuat sejumlah warga setempat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada Selasa (25/2/2025).

Masa aksi yang didominasi oleh para pedagang, sampai tukang becak ini menggelar unjuk rasa karena dipicu oleh dugaan penyimpangan proyek pembangunan menggunakan DD di Desa Pulo Lor ini dianggap warga sudah ugal-ugalan.

Menurut salah satu warga yang juga Joko Fattah Rochim, juga selaku Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menyebut tidak akan pernah bosan untuk terus menyuarakan kejanggalan.

Baca juga: Serang Warga dengan Brutal, Tiga Anggota Gangster di Jombang Dibekuk Polisi, Ternyata masih Pelajar

Pria yang akrab disapa Cak Fattah ini mengatakan jika warga sudah mengendus bau busuk kejanggalan dalam penggunaan DD di desanya itu. Menurutnya, kondisi desa sangat memprihatinkan dan aparat penegak hukum harus terjun mengecek langsung.

"Saya tidak asal ngomong. Seperti contohnya adalah proyek di RT 5, RW 5 yang dialihkan dari Gang Seruni. Sampai saat ini proyek itu belum direalisasikan padahal anggaran sudah dialokasikan di papan informasi proyek," ucap Fattah.

Ia juga menyinggung terkait proyek-proyek yang di pihak ketiga kan. Dimana ia menyebut jika kontraktor telah memasok material namun tidak kunjung dibayar. Karena itu membuat proyek mangkrak dan nilainya mencapai Rp 100 juta.

"Penggunaan DD untuk pembangunan fasilitas umum di lapangan Pulo juga kami sorot. Itu terjadi perubahan anggaran yang mencurigakan, dari Rp 200 juta jadi Rp 164 juta," katanya.

Menurutnya, Perubahan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang terus-menerus ini menimbulkan kecurigaan. "Ini jelas indikasi korupsi dan harus ditindak tegas," ungkapnya.

Pihaknya juga bertanya-tanya terkait lambatnya proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Ia menduga ada upaya untuk merekayasa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) supaya terlihat rapi.

Baca juga: Merasa Tanahnya Diserobot Pengembang Perumahan, Puluhan Petani di Jombang Gelar Aksi Unjuk Rasa

"Kejaksaan kok masih menunggu Inspektorat? Apa memang ada upaya untuk menata LPJ biar kelihatan rapi? Padahal dari DPMD sudah buat instruksi SPJ harus selesai di bulan November," bebernya.

Pihak menegaskan jika pembangunan di Desa Pulo Lor masih berlanjut sampai Desember 2024 bahkan sampai 2025. Menurutnya itu sebagai bentuk mengecoh rakyat.

"Jika ada pelanggaran hukum, Pj Kepala Desa Pulo Lor harus bertanggung jawab. Kami tidak mau kasus ini berulang-ulang," pungkasnya.

Aksi unjuk rasa ini bukan kali pertama yang dilakukan massa FRMJ. Sudah berkali-kali aksi unjuk rasa dilakukan untuk mengusut kasus korupsi di desa namun tidak pernah menemui titik terang.

Sebelumnya, massa Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) kembali menggelar aksi unjuk rasa minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tegas berantas korupsi.