Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Informasi Jawa Timur mengajak DPRD Jatim dan DPD RI untuk mengedukasi masyarakat hingga badan publik dengan tujuan percepatan literasi keterbukaan informasi. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga dinilai penting untuk mempercepat upaya tersebut. 

Hal itu terungkap saat Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi bersama Anggota Komisi A DPRD Jatim Sumardi, mengunjungi Harmonisasi Literasi (Halte) Ramadan di kantor Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, Kamis (20/3/2025) malam. Halte Ramadan merupakan forum mingguan selama bulan puasa. 

"KI Jatim tentunya butuh dukungan, butuh sinergi dan kolaborasi dengan segenap stakeholder, terutama Komisi A DPRD Jatim, dan lembaga-lembaga mitra lainnya, untuk terus mengedukasi masyarakat maupun badan-badan publik," kata Ketua KI Provinsi Jatim Edi Purwanto saat dikonfirmasi. 

Edi mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Jatim dan DPD RI asal Jatim tersebut. Menurutnya, pertemuan semacam ini positif sebagai upaya kerja kolaborasi mengampanyekan open government melalui keterbukaan informasi publik terutama di wilayah Provinsi Jawa Timur.

"Ke depannya, masih banyak hal yang perlu kita kolaborasikan sehingga ada percepatan terwujudnya literasi keterbukaan informasi,'’ ucap Edi.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi memberikan apresiasi dengan kerja KI Jatim selama ini. Terlebih, dalam setahun terakhir ini, ada banyak capaian positif yang turut membawa nama baik Jatim dibandingkan provinsi lain. Misalnya, dalam isu dorongan pemerintahan agar dapat berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui keterbukaan informasi.

Baca juga: KI Jatim Berkolaborasi Bersama Baznas, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai Senator asal Jatim, Nawardi berharap sejumlah capaian positif itu dapat terus ditingkatkan. Namun, untuk mencapai kerja optimal tentu butuh support dari pemerintah daerah. Terutama dalam hal kecukupan anggaran. Apalagi jumlah badan publik di Jatim yang mesti dicover, paling banyak di Indonesia. 

"Tentu hal itu harus dapat dukungan atau berbanding lurus dengan sarana-prasarana pendukung KI Jatim," terang Nawardi. 

Sementara itu, Sumardi, anggota Komisi A DPRD Jatim menyatakan kesiapan untuk turut meluaskan kampanye keterbukaan informasi publik. Sejauh ini, politisi Partai Golkar itu mengapresiasi upaya yang dilakukan KI Jatim. Meski begitu, dia berharap agar hal itu terus dilakukan. 

"Saya siap untuk bersama-sama KI turun ke bawah. Bukan hanya ke kabupaten/kota, bahkan sampai ke desa-desa. Dengan demikian, masyarakat Jatim dapat teliterasi dengan baik soal keterbukaan informasi. Apalagi sekarang zamannya digitalisasi,’’ kata Sumardi. 

Baca juga: Keterbukaan Informasi, KI Jatim Beri Penghargaan 48 Badan Publik di Jawa Timur