TRIBUNJATIM.COM - Pencopotan Dedi Mulyadi sebagai Kepala SDN Sawahkulon, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan.
Dedi Mulyadi dicopot usai membuat aturan bagi para siswa untuk memakai baju Lebaran di hari pertama masuk sekolah.
Ia meminta siswa SD memakai baju Lebaran usai libur panjang.
Baca juga: Rahma 4 Hari Hilang di Sungai, Polisi Curiga Punya Utang Ratusan Utang di Bank BUMN, Bantah Mistis
Hal itu membuat Dedi Mulyadi langsung dicopot oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta.
Adapun pencopotan Dedi Mulyadi oleh Disdik Kabupaten Purwakarta ini atas instruksi dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein alias Om Zein.
Om Zein marah saat mengetahui adanya kepala sekolah yang membuat aturan nyeleneh saat masuk sekolah.
Tak tanggung-tanggung, Om Zein pun langsung memerintahkan Kepada Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto, untuk mencopot kepala sekolah tersebut.
"Terkait dengan kepala sekolah SDN Sawahkulon yang mengedarkan di WA agar halal bihalal anak-anak pakai baju Lebaran, tolong hari ini kepala sekolahnya dinonaktifkan," ucap Om Zein, dikutip dari tayangan di kanal YouTube OM ZEIN CHANNEL yang tayang Selasa (8/4/2025).
Om Zein menilai, kepala sekolah harus merasakan perasaan orang tua yang tidak memiliki uang untuk membeli baju Lebaran.
"Gimana kalau dia enggak beli baju Lebaran?" kata Om Zein.
"Saya kalau urusan lain-lain toleransi. Kalau urusan ini, saya tidak toleransi," tambah dia.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto pun langsung menjalankan perintah Om Zein untuk menonkatifkan Dedi Mulyadi.
Purwanto menilai, kebijakan tersebut tidak relevan dengan dunia pendidikan.
"Kebijakan tersebut tidak ada hubungannya dengan tujuan pendidikan. Hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan halal bihalal atau pakaian lebaran," ujar Purwanto saat dikonfirmasi Tribun Jabar, Selasa (8/4/2025).
Kepala Dinas Pendidikan yang akrab disapa Kang Ipung ini juga mengingatkan seluruh kepala sekolah di bawah naungan Disdik Purwakarta untuk lebih hati-hati dalam membuat kebijakan.