"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal, TNI akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," terang Dedi.

Program ini akan dibiayai lewat kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.

Siswa Nakal Masuk Barak Militer Bukan untuk Latihan Perang

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa siswa nakal yang dikirim ke barak militer tidak akan dilatih untuk berperang selayaknya prajurit TNI.

Dedi menuturkan bahwa para siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer nantinya tetap akan berstatus pelajar dari sekolah asal mereka.

Orang nomor satu di Jabar tersebut menjelaskan bahwa program ini dibuat agar para pelajar yang nakal dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

"Tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Tapi membantu dan membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka. Agar mereka menjadi anak-anak yang bugar," kata Dedi Mulyadi di Gedung DPR RI, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (29/4/2025).

"Tidak minum-minuman, tidak merokok, tidak makan eximer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," lanjutnya.

Para siswa ini nantinya akan dilatih kedisiplinan, mulai dari tidur dan bangun pada jam-jam tertentu hingga merapikan tempat tinggal mereka sebelum mengikuti kegiatan belajar.

"Jam tidurnya harus jam 8 malam, itu kan susah tuh, kalau di rumah enggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi, mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu, mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu, mereka harus sarapan pagi. Setelah itu, mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar olahraga, main sepak bola, voli, push up, sit up," katanya.

Selain itu, siswa beragama Islam juga bakal diminta menjalankan puasa pada hari-hari tertentu.

"Hari Senin dan Kamis diajarin puasa. Setelah Maghrib, mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Ini adalah arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumah," kata Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut mengatakan siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer nantinya bisa menjalani pendidikan selama 6 bulan hingga 1 tahun di sana.

"Bisa 6 bulan, bisa setahun," ucapnya.

Sudah ada beberapa daerah di Jabar yang menyatakan siap menjalin kerja sama dengan institusi TNI-Polri di wilayahnya masing-masing untuk menjalankan rencana ini mulai 2 Mei 2025.

"Di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, Bupatinya sudah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerja sama dengan Batalyon Armed IX Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur mengatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang Bupati/Wali Kotanya memiliki kesiapan," tandasnya.

untuk Siswa SMA sederajat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan melakukan uji coba pendidikan militer untuk siswa dan siswi SMA, SMK dan MA.

Uji Coba ini akan dimulai pada 2 Mei 2025.

Nantinya, pendidikan militer itu akan dimulai dari beberapa sekolah untuk percontohan di seluruh sekolah di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi akan memilih sejumlah sekolah yang dianggap rawan.

Baca juga: Anggaran Yayasan Ditilep dari Rp 2 M tinggal Rp 15 Juta, Dedi Mulyadi Murka: Saya Ubah Sistemnya

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan resminya, Sabtu (26/4/2025).

Dalam pendidikan militer ini, kata dia, akan melibatkan TNI dan Polri, serta disiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus untuk pelaksanaan program ini. 

Nantinya, kata Dedi, peserta pendidikan militer ini akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," katanya.

Pembiayaan program ini, kata Dedi, akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.

Selain pendidikan militer, Dedi juga mengimbau agar siswa sekolah tidak menggunakan sepeda motor, jika belum cukup umur.

 "Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas (kebijakan ini)," ujarnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com