TRIBUNJATIM.COM - Akhirnya, ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka pada Selasa (3/6/2025). 

Kegiatan ini mengikuti update terbaru aksi yang mereka lakukan sebelumnya meminta agar kepala sekolah turun.

Berbagai dugaan pungli mewarnai tuntutan pungli pihak sekolah terkait kondisi fasilitas sekolah hingga iuran kegiatan.

Mereka menyoroti pemaksaan tanda tangan pengadaan snack yang diduga fiktif. 

Selain itu, mereka juga mempermasalahkan praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan seperti pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala. 

Selain itu, pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS) yang hingga kini hanya tersedia meja tanpa kursi dan kasur. 

Begitu juga dengan ketersediaan obat yang sudah dua bulan belakangan ini tak mendapat suplai dari pihak sekolah. 

Para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.

Aksi demo pelajar pada kepala sekolahnya itu direspon Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung menonaktifkan kepala sekolah SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati. 

Baca juga: Pemicu Orangtua Siswa Laporkan Dedi Mulyadi ke Bareskrim, Soal Pendidikan Militer: Jelas Dilarang UU

Kabar penonaktifan Kurniawati pun dibenarkan oleh Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan.

"Iya betul dinonaktifkan Bapak Gubernur, hanya saja saya tidak tahu kapan persisnya," kata Sahri saat dihubungi, Kamis (5/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia juga membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sedang melakukan audit pasca-aspirasi pelajar mencuat ke publik.

Hanya saja, ia tidak mengetahui audit apakah menyasar keuangan sekolah atau pribadi Kurniawati.

 "Tapi untuk audit itu benar," ungkap Sahri.

Kini, sejumlah guru SMAN 9 Tambun Selatan dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat untuk dimintai keterangan perihal masalah internal sekolah mereka.

Selain itu, internal sekolah juga tengah membahas pengganti sementara posisi Kurniawati setelah dinonaktifkan Dedi. 

"Sedang dibahas di internal," imbuh dia.

Diketahui, Kurniawati sudah dua hari tidak masuk kantor setelah ratusan pelajar melakukan demonstrasi.

"Sudah dua hari tidak masuk, tepat setelah demo kemarin," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Pasuruan Salurkan 128 Hewan Kurban, Dibagikan ke Ponpes, Masjid, Panti Asuhan dan Masyarakat

Sahri menambahkan, Kurniawati tidak memberikan pemberitahuan atau penjelasan atas ketidakhadirannya kepada pimpinan sekolah lainnya.

"Iya, tanpa pemberitahuan," ungkap Sahri.

Pelajar Rayakan Keputusan Dedi Mulyadi

Para pelajar SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menyambut gembira keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menonaktifkan kepala sekolah mereka, Kurniawati. 

"Iya, saya senang, teman-teman juga merespons dengan riang gembira. Enggak sampai sujud syukur," ujar Dirham (nama samaran), seorang pelajar SMAN 9 Tambun Selatan, Kamis (5/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Gerak-gerik Mencurigakan, Pria Asal Sampang Diciduk Polisi di Nganjuk, Sabu dan Pipet Kaca Disita

Ia menerangkan, selama ini kepemimpinan Kurniawati dinilai kurang baik oleh para siswa.

Mereka juga sering menyampaikan masukan untuk memperbaiki berbagai masalah internal sekolah, namun sayangnya, saran-saran tersebut tidak pernah dilaksanakan.

"Masukan didengar, tapi tidak dilaksanakan," tambah Dirham. 

Setelah Kurniawati dinonaktifkan, Dirham berharap agar kepala sekolah yang baru dapat membawa perubahan positif. "Iya, berharap semoga kepala sekolah yang baru lebih baik," imbuhnya.

Sebelumnya diketahui ratusan siswa menggelar aksi demo meminta kejelasan Kepala Sekolah dan pihak sekolah terkait aliran dana yang telah dikumpulkan para murid.

Siswa SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi itu menggelar aksi.

Berbagai tulisan dipajang bernada sindiran terhadap kepala sekolah dan pihak majamen sekolah.

Dugaan pungutan liar memang tengah terjadi di SMAN 9 Tambun Selatan.

Para siswa ramai-ramai meminta penjelasan pihak sekolah terkait larinya uang yang sudah mereka bayarkan ke sekolah.

Baca juga: 20 Pemuda Dapat Proyek Fantastis dari AS, Kanada, dan Prancis, Pemkab dan Bupati Langsung Menoleh

Ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka pada Selasa (3/6/2025).

Demo tersebut menyasar kepala SMAN 9 Tambun Selatan.

Mereka menyoroti praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan, seperti pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala.

Seorang pelajar kelas XI berinisial RP mengaku telah dimintai sejumlah uang berkedok biaya akademik dan non-akademik sejak masuk pada 2023.

"Katanya untuk gedung. Tapi sampai sekarang masih gini-gini aja. Orangtua saya sudah bayar setiap tahun Rp 500.000," kata RP di lokasi, Selasa.

Menurut para murid, biaya pembangunan gedung tersebut disalurkan sekali dalam setahun dengan nominal tak dibatasi besarannya.

Sementara, untuk pengadaan alat pendingin ruangan mushala, setiap kelas diminta menyumbang Rp 20.000 per hari.

Namun, hingga kini, fasilitas yang dijanjikan dari penarikan sumbangan itu disebut tak kunjung terealisasi.

Selain mempertanyakan kejelasan pembangunan gedung, pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS).

Fasilitas UKS di sekolah itu disebut hanya berupa meja tanpa kursi dan kasur.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan IPAL, Eks Kepala DPUPR Kota Blitar Ajukan Pensiun Dini

Begitu juga dengan ketersediaan obat yang katanya sudah dua bulan tak disuplai pihak sekolah.

Menurut RP, para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.

Sementara, pembelian obat dari uang saku para pelajar tak diganti pihak sekolah. 

"Itu pakai dana uang pribadi, misalkan saya ataupun teman-teman yang lain. Kalau ada uang sendiri saya, pakai uang saya dulu. Tidak diganti," ungkap RP.

Baca juga: Isi Surat Pemakzulan Gibran yang Dikirimkan Forum Purnawirawan TNI ke DPR, Singgung Putusan MK

Selain itu, para murid juga mengungkap dugaan pemaksaan tanda tangan kehadiran siswa di sejumlah kegiatan internal sekolah.

"Kami mencari kejelasan tentang adanya tanda tangan itu. Kita diminta tanda tangan yang kita sendiri enggak tau kejelasannya apa, begitu," ucap seorang pelajar kelas XI yang enggan disebutkan namanya berinisial H.

H mencurigai dugaan pemaksaan tanda tangan tersebut memiliki maksud tertentu, mengingat kegiatan seperti buka puasa bersama, pesantren kilat, dan perlombaan sudah dilaksanakan jauh sebelum pihak sekolah meminta tanda tangan.

Meski sudah memberikan tanda tangan sekalipun, para murid mengaku tak mendapat snack dalam beberapa kegiatan itu. 

"Padahal kami waktu itu enggak menerima snack itu. Toh kalau mereka minta tanda tangan untuk daftar hadir, waktu hari H kami sudah dimintai daftar hadir," ucap H.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com