Tinjau SPPG di Banyuwangi, Bupati Ipuk Ingatkan SOP dan Higienitas Menu MBG

"Semoga program MBG di Banyuwangi bisa berjalan lancar dan membawa manfaat. Anak-anak bisa menikmati menu-menu yang diberikan tanpa ada lagi isu terkait makanan sisa, makanan yang dibuang, atau bahkan kasus keracunan," sambungnya.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat mengatakan, dua kasus keracunan yang terjadi telah ditindaklanjuti.

SPPG yang menyuplai MBG di dua sekolah yang keracunan telah dihentikan sementara oleh kordinator wilayah BGN, hingga seluruh prosedur dan fasilitas dipenuhi sesuai hasil investigasi.

Berikutnya, proses investigasi juga masih berlangsung di SPPG lain yang menyuplai sekolah tersebut.

Dinas Kesehatan juga mendorong SPPG agar segera memenuhi SLHS.

Pelatihan-pelatihan untuk penjamah pangan digelar sebagai salah satu syarat didapatkannya SLHS.

"Dari 38 SPPG yang telah beroperasi, 12 SPPG sudah menjalani proses sertifikasi SLHS dan siap diterbitkan sertifikatnya. Sisanya masih dalam tahap persiapan atau perbaikan sarana prasarana," ungkap Amir.

Untuk mendapat SLHS, ada tiga komponen yang harus dijalani SPPG.

Pertama, para penjamah pangan harus mengikuti pelatihan keamanan pangan dan lulus uji kompetensi.  

Kedua, SPPG telah dinyatakan layak saat inspeksi sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Hal yang dicek dalam inspeksi antara lain kualitas air bersih, pengelolaan sampah dan limbah, sirkulasi udara, dan kebersihan peralatan masak.

Ketiga, uji sampel dan pemeriksaan kesehatan.

Pengujian dilakukan pada sampel makanan, alat dan penjamah makanan. Hal itu untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dalam proses memasak menu MBG. 

"Pemkab terus memantau dan memfasilitasi pengurusan SLHS," kata Amir.