Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Hulu Migas: Tak Sekadar Penggugur Kewajiban

Sejak 2018, Program PRIMA telah melatih lebih dari 400 perempuan di lebih dari 20 desa dari 5 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Jawa Timur.

Efek Berganda Kegiatan Hulu Migas

Industri hulu migas dikenal sebagai sektor yang penuh dengan risiko dan tantangan sehingga sampai saat ini memainkan peran penting dalam perekonomian nasional dan daerah.

Namun di balik kompleksitasnya, kontribusi hulu migas bagi perekonomian nasional dan daerah tidak terbantahkan. Setiap aktivitas eksplorasi dan produksi bukan hanya menopang ketahanan energi, tetapi juga menjadi sumber penerimaan penting bagi negara
dan daerah.

Dengan demikian, multiplier effect yang terjadi di tingkat nasional juga tereplikasi di tingkat daerah. Perbedaannya hanya terletak pada unsur dampak pertamanya, yang dikenal sebagai first impact.

Dari sudut pandang industri hulu migas, multiplier effect terhadap perekonomian daerah di bagi dua, yaitu dilihat dari sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dari sisi penerimaan, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan alokasi dana dari pusat ke daerah dalam rangka pemerataan dan melaksanakan kebijakan desentralisasi, participating interest (PI) maksimum sebesar 10 % yang diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui BUMD untuk turut mengelola wilayah kerja migas di Indonesia, serta pasokan minyak bumi untuk refinery, pasokan gas untuk PLN, dan industri turunan.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, jenis multiplier effect terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, Program
Pengembangan Masyarakat (PPM), belanja barang dan jasa melalui badan usaha lokal, tenaga kerja lokal, fasilitas operasi yang digunakan untuk umum, serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan di wilayah setempat.

Keberhasilan operasi migas tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Setiap komitmen bersama dalam menjaga kelancaran operasi akan berkontribusi pada peningkatan DBH Migas, PBB Migas, pajak daerah, serta berbagai manfaat tidak langsung
lain yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ke depannya, sinergi dan komunikasi yang lebih erat menjadi kunci agar kontribusi sektor hulu migas semakin dirasakan, sekaligus memperkuat fondasi keberlanjutan ekonomi di daerah penghasil migas.

Katalis Pembangunan Berkelanjutan dan Kemandirian Masyarakat

Dalam lanskap pembangunan nasional, kehadiran industri hulu migas tidak hanya menjadi motor penggerak sektor energi, tetapi juga langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui program PPM, industri ini turut memberikan kontribusi
nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di berbagai daerah operasi di Indonesia.

PPM dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah kerja, sekaligus mendorong transformasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Industri hulu migas memahami bahwa keberlanjutan operasional hanya dapat tercapai jika sejalan dengan kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan.

Inilah alasan mengapa PPM terus dikembangkan sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang bertanggung jawab.

Peningkatan kualitas kehidupan, terutama di wilayah operasi hulu migas, sejatinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait, bukan hanya industri hulu migas. Lebih dari itu, PPM adalah salah satu upaya bersama yang dapat
dikontribusikan dengan sangat terbatas oleh industri hulu migas untuk menggugah kemandirian masyarakat. PPM hadir untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan inisiatif, baik oleh masyarakat maupun oleh instansi terkait.

PPM ini diharapkan menjadi pemantik yang menginisiasi kolaborasi efektif antara industri hulu migas-masyarakat dan instansi terkait untuk memperkuat langkah menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Industri hulu migas, memastikan setiap tetes energi dari perut bumi dialirkan untuk manfaat yang nyata bagi pembangunan negeri yang adil dan berkelanjutan.