384 Ribu Data KK di Bojonegoro Tercatat Anomali, Ada Muslim Ternak Babi hingga Rumah Berlantai Tanah

Ringkasan Berita:

• BPS menemukan sekitar 384.000 kepala keluarga di Bojonegoro masuk kategori data anomali dalam proses verifikasi DTSEN sejak Januari 2026.
• Anomali terjadi akibat human error saat pengisian data, bukan dari sistem DTSEN — Pemkab mengerahkan ASN lintas OPD untuk verifikasi lapangan.
• Komisi C DPRD Bojonegoro mendesak hasil verifikasi segera dipublikasikan, karena DTSEN jadi acuan utama penyaluran bantuan sosial.

Laporan Wartawan Tribunjatim Network Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Sebanyak 384.000 data kepala keluarga (KK) di Kabupaten Bojonegoro teridentifikasi masuk kategori anomali dalam proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Temuan ini mencuat setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menganalisis hasil pengumpulan data yang dilakukan perangkat desa dan kader sejak Januari 2026.

Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo, mengungkapkan bahwa ratusan ribu data tersebut mengandung ketidaksesuaian yang harus diverifikasi ulang di lapangan.

Warga Islam Tercatat Ternak Babi, Ini Penjelasan Dinsos

Salah satu contoh anomali yang ditemukan adalah tercatatnya warga beragama Islam sebagai pemilik ternak babi.

Selain itu, terdapat data warga yang tinggal di rumah berlantai tanah, namun sekaligus tercatat memiliki lahan pertanian dan ternak dalam jumlah besar.

Baca juga: Kendarai Motor, Pelajar Gresik Tewas dalam Kecelakaan Maut di Bojonegoro, Bermula dari Senggolan

Agus menjelaskan sejumlah ketidaksesuaian ditemukan.

Ia mencontohkan salah satu anomali yang ditemukan yakni adanya warga beragama Islam namun tercatat memiliki ternak babi.

Selain itu, ditemukan pula data masyarakat yang tercatat tinggal di rumah berlantai tanah. Tapi, dalam data yang sama memiliki aset berupa lahan pertanian maupun ternak dalam jumlah besar. Kondisi tersebut kemudian masuk dalam daftar data anomali yang harus diverifikasi ulang.

"Setelah dilakukan pengecekan langsung, data tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan diduga terjadi akibat kesalahan pengisian atau input data," jelasnya.

Bukan Salah Sistem, Dinsos Sebut Human Error Jadi Biang Kerok

Agus menegaskan, anomali tersebut bukan berasal dari sistem DTSEN, melainkan lebih banyak dipengaruhi faktor human error saat proses pendataan.

"Karena itu, Pemkab Bojonegoro menerjunkan ASN dari berbagai OPD untuk melakukan ground check guna memastikan data sesuai kondisi lapangan," sambungnya. 

Baca juga: Polres Bojonegoro Selidiki Dugaan Praktik Aborsi, Libatkan 3 Tenaga Kesehatan

Temuan tersebut turut menjadi perhatian Komisi C DPRD Bojonegoro. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Suprianto mengapresiasi upaya verifikasi yang dilakukan Dinas Sosial, namun meminta proses pendataan ke depan dilakukan lebih cermat.

"Kami berharap Dinas Sosial lebih berhati-hati dalam melakukan pendataan dan hasil verifikasi yang sudah dilakukan segera dipublikasikan kepada masyarakat," kata Suprianto.

Ketua DPD Golkar Bojonegoro itu menegaskan, akurasi DTSEN sangat penting karena akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan sosial dan penyaluran bantuan.

"Jika data yang digunakan tidak valid, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran," tegasnya.