Razia Disiplin di Gresik: 16 ASN Terjaring di Warkop dan Mal, Terduga Kasus SK Palsu Ikut Tertangkap

Ringkasan Berita:

• Jumlah Terjaring: 16 ASN dari berbagai dinas.
• Lokasi Razia: Warkop Baznas, Food Court Pemda, Icon Mall, dan Gresmall.
• Insiden Kunci: Terjaringnya ASN berinisial AG (terduga kasus SK palsu).

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Belasan aparatur sipil negara (ASN) terjaring razia saat ngopi dan berada di mal saat jam kerja.

Razia dilakukan di warung kopi hingga mal.

Razia pertama dilakukan di Warkop Baznas kantor Bupati Gresik. Masih banyak ASN yang ngopi maupun sarapan di sana. Begiu pula di Food Court sisi Timur Pemda.

Baca juga: Marak SK Palsu, Satpol PP Gresik Gelar Razia Besar-besaran, Incar ASN yang Keluar Saat Jam Kerja 

Penyisiran di Warkop hingga Pusat Perbelanjaan

Di sini, AG yang diduga terlibat kasus SK ASN palsu ikut terjaring. Sambil ngopi, rokok, dan gorengan di meja, AG kaget saat didatangi Kasatpol PP Kabupaten Gresik, Agustin Halomoan Sinaga.

Penyisiran ASN yang berada di luar kantor, juga ditemukan di mal.  Icon Mal dan Gres Mal.

"Telah ditemukan beberapa ASN yang berada di warung kopi pada saat jam kerja," ujar Kepala Satpol PP, A.H. Sinaga.

Jumlah ASN yang terjaring sebanyak 16 orang dari berbagai Dinas.

"Diharapkan dengan kegiatan sidak penegakan disiplin pegawai yang dilakukan dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik," jelasnya.

Menanggapi, AG seorang ASN yang diduga terlibat dalam kasus SK ASN palsu, Ketua Komisi I DPRD Gresik, Muhammad Rizaldi Saputra minta kasus ini diusut tuntas.

Baca juga: Kecelakaan Maut di Menganti Gresik, Pemotor Wanita Tewas Tabrak Truk dari Belakang

"Kami melihat perkembangan ini justru menguatkan bahwa kasus SK ASN palsu bukan hal sepele, tetapi sudah meresahkan. Adanya terduga yang bahkan terjaring razia saat jam kerja menunjukkan potensi penyalahgunaan identitas ASN di ruang publik," kata Rizaldi, sapaan akrabnya.

Pihaknya mendorong agar proses hukum kasus SK ASN palsu ini berjalan transparan.

"Komisi I DPRD Gresik mendorong proses hukum berjalan tegas dan transparan, serta meminta BKPSDM dan OPD terkait memperketat verifikasi dan pengawasan. Kami akan terus mengawal sampai tuntas, karena ini menyangkut kepercayaan publik dan marwah birokrasi," tutupnya.