Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir Dipanggil BK Imbas Video Viral Adu Mulut saat Penertiban PKL

Ringkasan Berita:

• Kehadiran Ketua DPRD Gresik ke BK yakni atas laporan masyarakat terkait insiden adu mulut antara dirinya dan sejumlah pedagang.
• Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial setelah videonya diedit dan disebarluaskan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sugiyono

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik.

Hal itu untuk memberi klarifikasi terkait polemik penanganan pedagang terdampak penertiban lapak di Dusun Semambung, Kecamatan Driyorejo.

Baca juga: 13 RS & 32 Puskesmas Disiapkan Dinkes Tulungagung untuk Pengobatan Pasien HIV hingga Pengambilan ARV

Kehadiran Syahrul Munir ke Ketua BK yaitu Muhammad Ainul Yaqin atas laporan masyarakat terkait insiden adu mulut antara dirinya dan sejumlah pedagang.

Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial setelah videonya diedit dan disebarluaskan.

Menurut Syahrul Munir, dirinya telah menyampaikan kronologi atas kejadian tersebut dan menyerahkan data yang dibutuhkan BK.

"Saya menghadap Ketua Badan Kehormatan DPRD Gresik untuk menyampaikan kronologi kejadian yang viral beberapa waktu lalu, sekaligus menyerahkan data yang diperlukan," kata Syahrul Munir kepada wartawan, Jumat, (5/6/2026). 

Syahrul Munir menambahkan, setelah memberikan data dan keterangan, BK bisa melakukan kajian sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Selain itu, Syahrul Munir menjelaskan, DPRD Gresik telah menindaklanjuti aspirasi para pedagang dari Dusun Semambung, Kecamatan Driyorejo, secara resmi.

Mulai 26 Mei 2026, DPRD telah menyampaikan permohonan kompensasi bagi pedagang terdampak kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

"Kami sudah menyampaikan aspirasi pedagang secara resmi dan tertulis ke Pemkab Gresik. Selanjutnya keputusan berada di tangan Pemerintah Daerah sebagai pihak eksekutif," imbuhnya.

Lebih lanjut Syahrul Munir berharap, persoalan yang terjadi dapat segera diselesaikan dan menghasilkan solusi terbaik bagi seluruh pihak yang terdampak.

"Kita DPRD Gresik telah memfasilitasi aspirasi pedagang sejak sehari setelah penertiban dilakukan pada 8 April 2026. Bahkan, sebelum penertiban berlangsung, DPRD telah memberi rekomendasi agar pelaksanaan penertiban ditunda," imbuhnya.

Kemudian, sehari setelah penertiban, DPRD Gresik juga menggelar audiensi yang dihadiri Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, bersama perwakilan pedagang.

Pertemuan tersebut membahas upaya normalisasi banjir di wilayah Driyorejo dan Wringinanom, sekaligus mencari solusi bagi pedagang yang terdampak.

Audiensi  kembali digelar pada 20 April 2026 dan disiarkan secara langsung media sosial.

Dalam forum tersebut, DPRD menawarkan sejumlah alternatif solusi, mulai dari penyediaan lokasi usaha baru di aset milik Pemkab Gresik yang dikelola pihak ketiga, bantuan sosial berupa beras, fasilitasi akses permodalan melalui Bank Gresik, hingga bantuan pribadi dari Ketua DPRD kepada pedagang terdampak.

Ternyata, pada 19 Mei 2026, sejumlah pedagang kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Gresik saat rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tata Ruang.

Syahrul Munir menegaskan, bahwa sejak awal, DPRD Gresik telah berupaya memfasilitasi dialog dan mencari jalan keluar bagi para pedagang terdampak penertiban.

Adapun keputusan akhir terkait berbagai usulan yang disampaikan berada pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik.

"Situasi sempat memanas, ketika massa aksi berupaya masuk ruang paripurna dan menemui Ketua DPRD secara langsung. Namun, akhirnya saya menemui para pedagang dan menjelaskan berbagai opsi solusi yang sebelumnya telah dibahas. Ternyata, ada potongan video yang viral, seolah kita tidak memperhatikan masyarakat. Selama ini kita telah memediasi," pungkasnya.