Kantor DPRD Tulungagung Dijaga Ketat TNI, Banser hingga Anggota Perguruan Silat

Poin Penting:

• Sekitar 50 personel TNI dari Kodim 0807/Tulungagung berjaga di Kantor DPRD Tulungagung.
• Penjagaan ketat dilakukan untuk mengantisipasi unjuk rasa yang mengarah ke aksi anarkis, seperti yang terjadi di sejumlah daerah.
• Pengamanan tidak hanya dari TNI, namun juga polisi, satpol PP, Banser dan anggota perguruan pencak silat.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, di Jalan RA Kartini timur alun-alun mendadak sepi dari kendaraan dan aktivitas perkantoran, Senin (1/9/2025).

Padahal kesehariannya pelatarannya penuh dengan mobil milik anggota dewan.

Sementara area parkir dipenuhi sepeda motor milik pegawai maupun warga yang punya kepentingan.

Demikian juga, sejumlah kendaraan dinas berpelat merah juga tidak terlihat lagi.

Yang paling kentara, sekitar 50 personel TNI dari Kodim 0807/Tulungagung berjaga di beranda maupun di ruang tengah.

Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, mengatakan, penjagaan ketat dilakukan untuk mengantisipasi unjuk rasa yang mengarah ke aksi anarkis, seperti yang terjadi di sejumlah daerah.

Pengamanan tidak hanya dari TNI, namun juga polisi, satpol PP, Banser dan anggota perguruan pencak silat.

“Memang untuk personel polisi tidak sebanyak TNI, karena mereka kan juga fokus mengamankan kantornya masing-masing,” jelas Sudarmaji, Senin (1/9/2025).

Lanjutnya, pengamanan juga melibatkan warga sekitar yang bergabung dalam Pam Swakarsa.

Mereka memang tidak ada di gedung dewan, namun sewaktu-waktu siap datang membantu jika situasi genting.

Untuk personel pencak silat dan Banser berjaga saat malam hari.

“Warga sekitar kantor siap membela jika situasi genting. Untuk Banser, semalam ada 22 orang, ditambah dari anggota perguruan pencak silat juga banyak,” ungkapnya.

Baca juga: Pemkab Tulungagung Berlakukan Piket di tiap Kantor Pemerintahan untuk Antisipasi Aksi Anarkis

Personel pengamanan dari TNI ini menempati ruang tengah gedung utama.

Lokasi ini dinilai strategis untuk mengantisipasi kejadian dadakan yang mungkin terjadi.

Sementara para staf Sekretariat DPRD Tulungagung pindah tempat kerja di ruang aspirasi yang biasa dipakai berdialog dengan warga.  

“Para staf tidak enak kalau mengganggu petugas yang berjaga. Jadi mereka pindah sementara ke ruang aspirasi,” sambung Sudarmaji.

Penjagaan ketat ini diberlakukan sampai situasi dinilai sudah aman dari ancaman.

Sudarmaji mengungkapkan, sebenarnya ada agenda unjuk rasa di DPRD Tulungagung.

Namun melihat perkembangan situasi nasional, aksi ini belum diketahui kelanjutannya.

“Mereka takut ditunggangi pihak lain. Sejauh ini tidak ada penanggung jawab, karena khawatir terjadi sesuatu,” katanya.

Pemkab Tulungagung melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung telah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi aksi anarkis.

Seluruh pegawai Pemkab Tulungagung diminta tidak mengenakan seragam, melainkan baju bebas rapi.

Seluruh kendaraan dinas pelat merah juga tidak boleh digunakan dan diamankan untuk sementara waktu.

Selain itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta membentuk regu piket untuk menjaga kantor masing-masing.