Tim dari Pemprov Jatim Turun ke Ponorogo Bahas Pemekaran 5 Desa di Ngrayun dan Slahung

Poin Penting : 

• Tim evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terjun langsung ke Bumi Reog
• Mereka membahas pemekaran lima desa di Kecamatan Ngrayun dan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jatim
• Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berharap pemekaran desa membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Pemekaran lima desa di Kecamatan Ngrayun dan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jatim tinggal selangkah.

Kali ini, tim evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terjun langsung ke Bumi Reog, Selasa (30/9/2025). Mereka yang terjun adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim Bappeda, Bagian Hukum, Biro Pemerintahan

Sebelum ke lapangan, tim bertemu dengan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Pringgitan (sebutan rumah dinas Bupati Ponorogo), Jalan Alun-alun Utara, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim, Selasa (30/09/2025).

“Hari ini saya menerima tamu dari empat perangkat daerah di Pemprov Jawa Timur. Dari Bappeda, Bagian Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dinas PMD demi pemekaran desa,” ungkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Selasa siang.

Dia menjelaskan tim dari Pemprov Jatim terjun langsung bukan tanpa sebab. Dia menilai ini adalah bukti perhatian Pemprov Jatim terhadap rencana pemekaran desa di Ponorogo. 

Baca juga: Seleksi Rampung, Pemkab Ponorogo Umumkan Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Sari Gunung

“Pemekaran desa menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemprov memantau desa persiapan sebelum menetapkannya menjadi desa definitif,” katanya.

Lebih lanjut, Kang Giri—sapaan akrab—Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berharap pemekaran desa membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. 

“Mudah-mudahan ada percepatan dari janji-janji agar Ngrayun suatu ketika tiba pada masa kejayaannya. Ketika desa dimekarkan, kecamatan dibelah, maka pembangunan akan lebih fokus,” tegasnya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Dinas PMD Jatim, Yelladys Nuring Alifagusta menyebutkan bahwa timnya akan melakukan pra-klarifikasi lapangan. 

“Sesuai dengan Perkendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 1 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap Raperda penataan desa,” tambahnya.

Menurutnya, setelah raperda diajukan kepada Gubernur Jawa Timur, Pemprov memiliki waktu 20 hari untuk melakukan evaluasi. 

“Agar lebih efektif, kami melakukan pra-kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi, kemudian melakukan review dokumen di desa persiapan. Dengan begitu, proses pemekaran dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan administratif,” tanbahnya.

Tim provinsi, jelas dia,  melakukan evaluasi tingkat perkembangan desa untuk memastikan kelayakan. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat layak atau tidaknya desa persiapan menjadi desa definitif. 

Ada sejumlah indikator dan sub indikator. Dimana empat indikator dan sejumlah sub indikator yang akan nilai di lima desa persiapan di Ponorogo. 

“Tim provinsi bukan dalam tahap mendorong, melainkan menilai sesuai aspek administratif dan urgensi. Hal ini untuk memudahkan proses berikutnya,” pungkasnya.

Data terhimpun, tim provinsi bersama Pemkab Ponorogo akan melakukan kunjungan lapangan ke lima desa persiapan selama tiga hari.

Mereka mulai kunjungan mulai Senin (30/9/2025) sampai Rabu (2/10/2025). Jadwalnya adalah hari pertama kunjungan ke Desa Persiapan Ngandel yang merupakan pemekaran Desa Cepoko dan Desa Persiapan Sambiganen yang merupakan pemekaran Desa Ngrayun. 

Tim evaluasi pada hari kedua bergerak menuju Desa Persiapan Galih yang pemekaran Desa Baosan Lor dan Desa Persiapan Pucak Mulyo, hasil pemekaran Desa Baosan Kidul. Dan pada hari terakhir, mengunjungi Desa Persiapan Argo Mulya yang merupakan pemekaran Desa Slahung.

Setiap kunjungan, berbagai unsur terlibat. mulai perwakilan desa induk, desa persiapan, BPD, LKD, hingga tokoh masyarakat, dengan total peserta antara 50 hingga 60 orang.