Bupati, Wabup dan Ketua DPRD Tulungagung Dapat Mobil Dinas Baru, Bagaimana Nasib Kendaraan Lama?

Poin Penting:

• Tahun 2025, Pemkab Tulungagung membeli 3 unit mobil dinas baru untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung.
• Ketiganya mendapat kendaraan yang berbeda jenis.
• Pembelian 3 unit kendaraan dinas ini dianggarkan sekitar Rp 3,5 miliar, namun tidak terserap seluruhnya. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Tiga pejabat teras di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yakni bupati, wakil bupati dan ketua DPRD mendapatkan mobil dinas dengan jenis yang berbeda.

Bupati Tulungagung mendapatkan Toyota Vellfire, Wakil Bupati Tulungagung mendapatkan Honda CRV Prestige, dan Ketua DPRD Tulungagung mendapatkan Mitsubishi Pajero. 

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, perencanaan pembelian kendaraan dinas baru ini dilakukan di tahun 2024. 

“Perencanaannya di tahun 2024, pembelian di tahun 2025 ini. Sudah selayaknya mobil dinas kepala daerah ganti setelah 5 tahun,” jelasnya, Senin (20/10/2025). 

Lanjutnya, kendaraan dinas untuk bupati dan wakil bupati sudah diserahkan ke Bagian Umum Setda Kabupaten Tulungagung, sedangkan kendaraan dinas ketua DPRD diserahkan ke Sekretariat Dewan.

Untuk pembelian 3 unit kendaraan dinas ini dianggarkan sekitar Rp 3,5 miliar, namun tidak terserap seluruhnya. 

Artinya, harga 3 unit mobil ini masih di bawah anggaran yang disiapkan. 

Khusus untuk mobil dinas lama milik ketua DPRD Tulungagung akan ditarik dan dijadikan kendaraan operasional. 

Sedangkan kendaraan dinas lama Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung masih akan difungsikan. 

Baca juga: Mobil Dinas Ketua DPRD Gresik Ramai Dipinjam Warga, Jadwal Penuh hingga Oktober 2025

“Untuk kendaraan lama ketua dewan masih masuk bengkel, proses perbaikan sebelum nanti ditarik,” ucap Dwi Hari. 

Sementara Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tulungagung, Eko Heri Susanto, mengatakan, pembelian mobil dinas pejabat daerah ini mengacu pada kapasitas silinder.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 7 tahun 2006, tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Permendagri ini diperbarui dengan Permendagri nomor 11 tahun 2007.