DPRD Jatim Kembali Tegaskan Kunjungan Luar Negeri Dicoret di Tahun 2026

Poin penting:

• DPRD Jatim akan melakukan efisiensi anggaran pada 2026, terutama pada kegiatan seremonial dan biaya operasional OPD, akibat berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp 2 triliun.
• Perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai APBD dipastikan dihapus pada 2026, melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan pada P-APBD 2025.
• Anggaran kunjungan luar negeri dialihkan ke program yang langsung menyentuh masyarakat, mendukung prioritas pro-rakyat.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Efisiensi anggaran utamanya pada sejumlah kegiatan seremonial dipastikan bakal dilakukan pada tahun 2026. Penyebabnya, tentu saja lantaran fiskal daerah di Jawa Timur yang menghadapi tantangan akibat sejumlah regulasi termasuk dana transfer ke daerah atau TKD. 

Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mengatakan, menyusutnya dana TKD memang menuntut untuk efisiensi. Apalagi, jumlah pengurangan untuk Jawa Timur berkisar Rp 2 Triliun lebih. 

Karena tak ingin hal ini berdampak langsung pada masyarakat, maka efisiensi akan dilakukan pada berbagai kegiatan seremonial. Pun demikian dengan perjalanan dinas ke luar negeri yang dibiayai oleh APBD dipastikan dihapus untuk tahun 2026. 

"Kita akan mengepras terkait salah satunya seremoni-seremoni di 2026 ke depan akan sangat dikurangi. Kemudian biaya-biaya di masing-masing OPD," kata Deni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (30/10/2025). 

Kunjungan kerja ke luar negeri juga dipastikan dihapus untuk tahun 2026. Saat ini DPRD Jatim memang tengah membahas tentang Rancangan APBD Jatim 2026.

Deni mengakui sejak awal pembahasan Rancangan APBD Jatim 2026, tidak ada pembahasan untuk anggaran kunjungan kerja ke luar negeri. 

Ini melanjutkan penghapusan yang dilakukan pada P-APBD Jatim 2025. Dalam pembahasan tersebut, DPRD Jatim menggeser belasan miliar anggaran kunker luar negeri ke berbagai program pro rakyat atau yang menyentuh masyarakat secara langsung. 
 
"Sebenarnya dari kemarin ketika efisiensi kami sudah tidak mengagendakan kunjungan kerja ke luar negeri," ujarnya. 

Menurut Deni, sebetulnya penghapusan kunjungan luar negeri bukan melulu karena pengepresan dana TKD maupun moratorium dari pemerintah pusat.

"Sebelum moratorium pun kami sudah melakukan ini, melihat efisiensi, kemudian kebutuhan masyarakat, kami sudah tidak menganggarkan itu," ucap Deni. 

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf pun kembali memastikan bahwa tidak akan ada kunjungan kerja ke luar negeri tahun depan. "Sama seperti tahun 2025 yang tidak ada kunjungan kerja ke luar negeri. Ini juga termasuk eksekutif," kata Musyafak saat dikonfirmasi, Kamis.