Soroti Kepala Daerah Tidak Akur, BKN RI Ingatkan ASN di Sidoarjo Tidak Terlibat Konflik Politik

Ringkasan Berita:

• Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan ASN agar fokus menjalankan tugas sesuai program pemerintah daerah dan tidak terlibat dalam konflik politik lokal.
• ASN diharapkan mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
• Prof. Zudan menekankan pentingnya ASN tetap berada dalam kedudukan dan fungsi masing-masing, sesuai UU ASN dan UU Pemerintahan Daerah, agar profesional dan terstruktur.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh, mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar fokus menjalankan tugas dan program kerja pemerintah daerah. ASN diminta tidak ikut terseret konflik politik daerahnya.

Hal itu disampaikan Kepala BKN saat menjadi narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala OPD di Sidoarjo, Senin (17/11/2025). 

Menurutnya, ASN harus bekerja menjalankan tugas sebagaimana program pemerintah daerah yang telah ditetapkan masing-masing daerah. 

Zudan Arif meminta semua ASN di seluruh Indonesia bergerak untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD). 

BKN berusaha ditugaskan untuk menggerakkan 5,6 juta aparatur sipil negara (ASN) bersama-sama Asta Cita Presiden. Itu diawali dari para bupati dan wali kota. Fokus ke pencapaian visi dan misinya. 

“Kemudian naik ke provinsi, pencapaian visi dan misi para gubernur. Kalau itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia, terfokus, insya Allah para ASN akan bisa berkinerja tinggi. Dari sisi karir, ASN juga akan terus berkembang,” ujar Prof Zudan. 

Di beberapa wilayah di Jawa Timur, kepala daerahnya sedang tidak akur.  Kondisi itu menjadi tantangan bagia para ASN untuk tetap profesional menjalankan tugas. Tidak terbawa dalam perselisihan politik yang terjadi. 

Baca juga: Respon Bupati Sidoarjo Subandi Soal Para Anggota DPRD Boikot Rapat Paripurna : Saya Tidak Tahu

Menurut dia, hal itu harus kembali pada maqom atau kedudukannya masing-masing. Tugas, fungsi,  dan peran masing-masing. Yang seorang sekretaris dinas, lanjut dia, tidak boleh melampaui kepala dinas. Yang sekretaris kepala bagian tidak boleh melampaui kepala bagiannya. Jadi, semuanya berada dalam posisi masing-masing. 

Menurut Prof Zudan, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta peraturan-peraturan pemerintahnya sudah menempatkan hal itu secara tepat dari sisi kepegawaian. 

Dari sisi pemerintahan, di Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah, semua tugas dan fungisnya sudah sangat jelas. 

Prof Zudan mengibaratkan peredaran Tata Surya di galaksi. Mengapa Tata Surya tidak pernah tabrakan? Matahari, Bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Pluto selama jutaan tahun beredar tidak pernah tabrakan.  Karena semua berada dalam orbitnya masing-masing. 

”Jadi, kita ASN dan para penyelenggara pemerintahan, tetaplah berada pada orbit masing-masing. Seperti Tata Surya itu,” pesannya.