Pro Kontra Pilkada Lewat DPRD, Golkar Tanggapi Santai Penolakan Parpol Lain

Ringkasan Berita:

• Golkar mendukung wacana Pilkada lewat DPRD, hasil Rapimnas sudah memutuskan sikap resmi.
• PDIP menolak, menilai perlu kajian mendalam agar demokrasi tidak mundur.
• PKB mendukung penuh, menilai Pilkada langsung berbiaya tinggi dan tidak produktif.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Golkar tanggapi santai pro kontra tentang wacana pemilihan kepala daerah di DPRD ditanggapi santai oleh DPRD. 

Sebagai parpol yang mendukung wacana ini, Golkar tak mempersoalkan penolakan yang digulirkan oleh partai lain. 

Ketua DPD Partai Golkar Jatim Ali Mufthi mengatakan, hingga saat ini isu yang bergulir terkait Pilkada lewat parlemen masih merupakan wacana.

“Tapi sikap Golkar sudah bisa baca di publik,” kata Ali Mufthi di Kantor Golkar Jatim, Jumat (2/12/2026). 

Pada awal Desember 2025 lalu Partai Golkar secara terang-terangan menyatakan opsi atau wacana kepala daerah dipilih DPRD. Usulan itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta. 

Baca juga: Bahlil Sebut Golkar Usulkan Pilkada Lewat DPRD dan Pembentukan Koalisi Permanen Dukung Prabowo

Sikap Partai Politik

Lalu, Hasil rapat pimpinan nasional Golkar pada Desember 2025 lalu yang membuahkan 10 rekomendasi, salah satunya juga terkait pilkada lewat DPRD. Ali Mufthi mengatakan, melalui wacana ini, Partai Golkar ingin mencari solusi terbaik. 

“Kita harapan itu yang terbaik buat Indonesia,” ujar Ali Mufthi yang merupakan anggota DPR RI ini. 

Untuk menyampaikan gagasan besar ini, Ali Mufthi mengungkapkan bahwa di internal Golkar saat ini tengah melakukan konsolidasi untuk menyamakan persepsi tentang wacana Pilkada lewat DPRD. 

Baca juga: Musda Partai Golkar Jatim Hampir Rampung, 6 Daerah Ditargetkan Tuntas Awal Tahun 2026

Sementara untuk silaturahmi ke sejumlah parpol terkait wacana tersebut, Ali Mufthi mengaku masih menunggu arahan dari pengurus pusat. Meskipun, sejumlah parpol termasuk di tingkat Jawa Timur sudah ada yang menyetujui wacana ini. 

Namun, Ali Mufthi menegaskan bahwa dukungan Partai Golkar terhadap wacana ini sudah diputuskan dalam forum resmi sebelumnya. “Kalau Golkar kan sudah pada posisi mengambil keputusan dalam Rapimnas tentang Pilkada lewat DPRD,” ucapnya. 

Latar Belakang

Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD terus bergulir dan menimbulkan pro kontra di kalangan partai politik termasuk di tingkat Jawa Timur.

Belum lama ini, beberapa parpol sudah menyampaikan tanggapan tentang wacana tersebut. 

Misalnya PDIP yang meminta agar kajian dilakukan mendalam. Sementara itu PKB sebelumnya mendukung wacana ini. 

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah saat dikonfirmasi di Surabaya beberapa waktu lalu meminta agar wacana tersebut dipikirkan secara mendalam. Sebab PDIP tak ingin wacana kepala daerah dipilih parlemen ini justru membuat iklim demokrasi menjadi mundur.