Bahlil Sebut Golkar Usulkan Pilkada Lewat DPRD dan Pembentukan Koalisi Permanen Dukung Prabowo

Ringkasan Berita:

1. Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan rekomendasi Rapimnas Golkar 2025.
2. Rapimnas Golkar I 2025 digelar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
3. Golkar usulkan Pilkada lewat DPRD dan pembentukan Koalisi Permanen.

TRIBUNJATIM.COM - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partai Golongan Karya (Golkar) mendukung koalisi permanen hingga usulan Pilkada lewat DPRD.

Menurutnya, program yang disuguhkan Golkar merupakan bentuk rekomendasi politik yang matang.

Hal itu tertuang dalam 10 rekomendasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I 2025.

Partai berlambang pohon beringin itu menggelar Rapimnas Golkar 2025 di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu (20/12/2025).

Baca juga: Bahlil Sebut Tahun Depan Tak Ada Distribusi Solar di RI, Prabowo Akan Tanam Sawit di Papua

Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Partai Golkar melalui Rapimnas I Tahun 2025 mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Bahlil, usulan ini dianggap sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan publik dalam prosesnya.

“Rapimnas ini dimulai sejak jam 9 pagi dan baru berakhir setengah 12 malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Namun, wacana ini menuai kritik.

Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, dalam pernyataannya di Jakarta (20/12/2025) menyebut usulan Pilkada DPRD adalah langkah mundur demokrasi.

Menurutnya, kepala daerah akan lebih bertanggung jawab pada elite DPRD ketimbang rakyat.

Sebaliknya, Jamal Amin, pengamat politik Universitas Mulawarman, menilai Pilkada DPRD lebih sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, karena demokrasi perwakilan dianggap lebih efisien dibanding Pilkada langsung yang mahal dan rawan politik uang.

Usulan Pilkada lewat DPRD bukan hal baru.

Pada masa Orde Baru hingga sebelum Reformasi, kepala daerah memang dipilih oleh DPRD.

Pilkada langsung baru pertama kali digelar pada Juni 2005.