Pemkab Verifikasi & Validasi DTSEN Imbas Berada di 5 Besar Kemiskinan, BPS Tuban Sambut Baik

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah diterjunkan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Jumat (27/3/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pendataan Kependudukan Kabupaten Tuban Tahun 2026.

Baca juga: DPRD Kota Malang Desak Efisiensi Anggaran saat Pengadaan, Perlu Adanya Penetapan Harga Tertinggi

Pemkab Tuban mengklaim kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis data yang terintegrasi.

Selain itu, sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga merupakan upaya memastikan keakuratan data kemiskinan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia bahkan sempat mengungkapkan keraguan terhadap data angka kemiskinan yang menempatkan Kabupaten Tuban di posisi kelima tertinggi di Jawa Timur berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).

"Karena kita sendiri sebenarnya juga tidak yakin. Pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengucurkan anggaran yang begitu besar untuk masyarakat, tapi angka kemiskinan masih di peringkat lima. Ini bagi kami kurang bisa dipercaya," ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Menanggapi hal itu, Kepala BPS Kabupaten Tuban, Wicaksono, membedakan antara DTSEN dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman.

Menurutnya, DTSEN digunakan sebagai dasar dalam penyaluran program perlindungan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Oleh karena itu, pemutakhiran data menjadi penting agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

"DTSEN menjadi dasar dalam penyaluran program seperti BLT atau BPNT. Dengan adanya pemutakhiran data, tentu sangat penting agar bantuan tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu, untuk penghitungan angka kemiskinan, BPS menggunakan Susenas yang dilakukan setiap tahun.

Survei ini memiliki variabel yang lebih kompleks dibandingkan DTSEN.

"Berbeda dengan DTSEN yang memiliki sekitar 39 variabel, Susenas memiliki variabel yang jauh lebih banyak, bahkan terdiri dari dua bundel dokumen," imbuhnya.

Ia menjelaskan, Susenas tidak hanya mencakup kondisi rumah, tetapi juga konsumsi harian masyarakat sehingga dapat dihitung pengeluaran per kapita serta beban ekonomi setiap individu.