DPRD Kota Malang Desak Efisiensi Anggaran saat Pengadaan, Perlu Adanya Penetapan Harga Tertinggi

Tayang: Jumat, 27 Maret 2026 13:58 WIB

Penulis: Benni Indo | Editor: Alga W

DPRD Kota Malang Desak Efisiensi Anggaran saat Pengadaan, Perlu Adanya Penetapan Harga Tertinggi

Tribun Jatim Network/Benni Indo

EFISIENSI ANGGARAN BELANJA - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengingatkan eksekutif Pemkot Malang agar bisa melakukan efisiensi di tengah pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Salah satu yang ia dorong adalah penetapan harga tertinggi di kamus usulan, menurutnya, perlu ada revisi dari penetapan harga tertinggi tersebut.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap program pemerintah daerah.

Amithya mengungkapkan, pihaknya telah memberikan sejumlah masukan agar proses pengadaan barang dan jasa tidak menggunakan harga tertinggi, melainkan mengedepankan efisiensi dan kewajaran harga.

"Kami sudah beri masukan, agar dalam pengadaan itu jangan mengambil harga maksimum. Kalau bisa diambil yang paling efisien, paling terjangkau, tapi tetap masuk akal," ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Menurut dia, meski terdapat kenaikan harga dalam beberapa komoditas, hal itu harus tetap dalam batas kewajaran.

DPRD, kata Amithya, akan terus mencermati setiap kebijakan anggaran agar tidak terjadi pemborosan.

Ia mengibaratkan pengelolaan anggaran daerah seperti mengatur keuangan rumah tangga yang harus siap menghadapi potensi guncangan ekonomi.

Terlebih di tengah adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.

"Kalau kita terus tidak efisien, itu akan berat. Apalagi tahun ini ada penyesuaian APBN. Maka kita harus siap dengan berbagai potensi ekonomi," jelasnya.

Lebih lanjut, Amithya menegaskan bahwa DPRD tidak menyoroti aspek pelanggaran hukum, melainkan lebih kepada rasionalitas dalam penentuan harga.

Ia berharap setiap pengadaan dapat dilakukan dengan pertimbangan matang.

"Bukan soal dikorupsi atau tidak, tapi jarak harga itu harus masuk akal. Kalau ada yang lebih murah dan kualitasnya sama, kenapa harus ambil yang lebih mahal," tegasnya.

Selain itu, DPRD juga memberikan catatan terhadap sejumlah program, termasuk yang berpotensi menggeser anggaran dari sektor lain, seperti program RT Berkelas.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa fokus utama tetap pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Yang paling esensial itu pelayanan publik harus maksimal. Itu yang kami dorong," pungkasnya.