BNPB dan Jatim Antisipasi Godzilla El Nino 2026, Siapkan Strategi Hadapi Kekeringan

“Nanti akan terus meningkat di bulan Mei dan prediksi dari BMKG puncak kekeringan terjadi Agustus mendatang,” ujar Khofifah. 

Menghadapi kondisi tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur harus tetap menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, Indeks Pertanaman (IP) padi ditargetkan tidak mengalami penurunan.

“Indeks Pertanaman beras di Jawa Timur harus tidak turun karena bagian dari lumbung pangan nasional sekaligus produksi padi dan beras Jatim tetap menjadi andalan Indonesia,” katanya.

“Oleh karena itu, September nanti saat musim tanam kita berharap indeks pertanaman Jawa Timur 2,7 tapi ada daerah yang 3,5 seperti Ngawi,” tuturnya menambahkan. 

Untuk itu, lanjut Khofifah, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pertanian telah melakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi, khususnya dalam penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur-sumur dalam guna mendukung irigasi lahan pertanian.

“Dinas Pertanian sudah memetakan daerah-daerah yang membutuhkan sumur dalam agar suplai air untuk pertanian tetap terjaga dan produksi tidak terganggu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa strategi penanganan kekeringan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat sehari-hari serta kebutuhan air untuk sektor pertanian.

“Kita membagi dalam dua kategori, yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan air untuk pertanian. Keduanya harus dipastikan terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari langkah antisipatif yang terukur, Pemprov Jawa Timur juga tengah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah sentra produksi padi, khususnya 10 besar produsen padi di Jawa Timur, sebagai dasar penyusunan plan of action yang lebih detail dan tepat sasaran.

"Kepala BNPB memiliki daftar peta yang sangat komprehensif sehingga bisa menjadi panduan bagi Pemprov Jawa Timur melakukan plan of action secara detail dan terukur," jelasnya. 

Selain sektor pertanian, Khofifah juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan lintas sektor terus diperkuat. Dinas Sosial, misalnya, dipastikan selalu bersiaga dalam menghadapi kondisi kedaruratan yang berpotensi muncul akibat kekeringan maupun dampak turunannya.

“Kita pastikan seluruh perangkat daerah siap. Dinas Sosial selalu bersiaga dalam kondisi kedaruratan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan perlindungan,” tegasnya.