PNS DLH Lumajang Jadi Pengedar Sabu, Dewan Minta Pelaku Diproses Hukum

Ringkasan Berita:

• PNS di DLH Lumajang tertangkap polisi karena diduga pengedar sabu.
• Anggota dewan menyayangkan hal itu.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Kasus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lumajang, Jawa Timur, yang tertangkap polisi karena diduga pengedar sabu, menjadi perhatian publik.

Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, menyayangkan hal itu, sebab tindakan PNS ini telah menciderai marwah birokrasi pemerintah.

Baca juga: Sosok Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Lumajang yang Jadi Pengedar Sabu Ternyata PNS Golongan 1D

"Kejadian tersebut sangat disayangkan, dan kami harap oknum yang bersangkutan diproses sesuai dangan norma hukum yang berlaku," tanggapnya melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, hal itu seharusnya menjadi pengingat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN).

"Kejadian ini merupakan warning bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin, berkala dan berkelanjutan, supaya kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Reza.

Reza belum bisa memperkirakan motif ASN golongan 1D ini nekat jadi pengedar sabu.

Padahal gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemkab Lumajang tidak terdampak pemangkasan anggaran.

"Kalau angka persisnya saya ndak hafal. Kalau gaji dan TPP tidak terdampak efisiensi," beber Legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengaku telah meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap PNS tersebut.

"Kalau terbukti untuk diberikan sangsi berat sampai tahap pemberhentian," tanggapnya.

Selain itu, Indah juga telah melakukan tes urine dadakan terhadap ratusan pegawai DLH Lumajang, untuk menindaklanjuti adanya PNS terciduk polisi akibat sabu.

"Saya minta untuk dites dengan regen lengkap. Meskipun cukup mahal. Jadi satu orang, satu pemeriksaan dan hal ini ada sekitar 354 yang akan dites," imbuhnya.

Tes urine serupa, Indah juga canangkan di OPD lain di Pemkab Lumajang, namun hal itu juga perlu melihat kekuatan fiskal anggaran daerah.

"Karena memang cukup mahal. Pertama saya bersihkan (narkoba) di tubuh aparatur sipil negara dulu, lalu kemudian di sektor lain," kata Politisi Partai Gerindra ini.