DPRD Soroti Ketimpangan Ekonomi di Jatim, Minta Pemerataan di 38 Daerah

Ringkasan Berita:

• DPRD Jatim mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 5,33 persen pada 2025. 
• Dewan menilai pertumbuhan ekonomi belum merata di 38 kabupaten/kota. 
• DPRD mendesak strategi khusus pengentasan kemiskinan di wilayah Madura.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2025.

Diantaranya sektor perekonomian, sebab meski pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melampaui capaian nasional namun dewan meminta agar pertumbuhan ekonomi ini bisa merata di seluruh daerah. 

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim yang berlangsung, Senin (11/5/2026) dengan agenda Laporan atau Rekomendasi Pansus atas Hasil Pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun 2025. 

Rapat ini menjadi tindaklanjut setelah rangkaian pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 dibahas di internal dewan sejak beberapa waktu lalu. 

Juru Bicara Pansus LKPJ Khusnul Arif mengungkapkan bahwa Pansus memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen pada tahun 2025. 

Capaian ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang diketahui berada di angka 5,11 persen. 

"Namun Pansus mencatat bahwa pertumbuhan yang tinggi secara agregat tersebut belum merata pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur," kata Khusnul Arif dikutip dalam catatan atau laporan Pansus. 

Baca juga: Nasib Guru Honorer Terancam Larangan Mengajar 2027, DPRD Jatim Desak Pemerintah Beri Kepastian

Ketimpangan Antarwilayah Jadi Sorotan

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono dan didampingi oleh Wakil Ketua Hidayat dan Sri Wahyuni. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak bersama jajaran Pemprov Jatim juga turut hadir dalam rapat paripurna ini. 

Ketimpangan ekonomi ini misalnya terbukti dari realisasi pertumbuhan Kabupaten Pacitan yang mencapai 7,01 persen. 

Angka tersebut berbanding jauh dengan Kota Kediri yang diketahui hanya 1,68 persen. Selain pertumbuhan ekonomi, sorotan juga diberikan untuk sektor kemiskinan. 

Baca juga: Komisi D DPRD Jatim Nilai PT DABN Layak Jadi BUMD, Potensi Pelabuhan Jadi Sorotan

DPRD Minta Fokus Pengentasan Kemiskinan Madura

Pansus memberikan atensi kepada Pemprov agar memperhatikan kabupaten di pulau Madura. 

Hal ini dinilai membutuhkan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dengan tujuan agar manfaat pembangunan betul-betul dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur. 

Pansus memang mengapresiasi penurunan persentase penduduk miskin Jawa Timur dari 9,56 persen pada September 2024 menjadi 9,30 persen pada September 2025 atau berkurang 89.530 jiwa.