DPRD Jatim Soroti Fenomena Kriminalisasi Guru, Minta Ada Pemahaman Bersama

"Makanya ini harus diyakini oleh kita semuanya. Kalau ada permasalahan kita selesaikan secara baik-baik. Jangan sampai dikit-dikit kemudian dilaporkan ke masalah hukum dan lain sebagainya. Kenapa tidak dirunding bersama antara kepala sekolahnya, dengan wali muridnya, kemudian ada komite sekolah," tandasnya. 

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Sekdaprov Jawa Timur ini pun menegaskan bahwa telah ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap guru.

Misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang merupakan landasan hukum utama yang menetapkan guru dan dosen sebagai pendidik profesional. 

Dalam regulasi tersebut telah diatur sedemikian rupa tentang profesi guru termasuk mengenai batasan bagaimana tindakan guru. Regulasi ini memuat bagaimana hak dan kewajiban guru. Ini menjadi bentuk perhatian dari negara. Rasiyo yang mantan guru ini meyakini, para pengajar sudah memahami hal tersebut. 

Semua pihak diharapkan memahami bagaimana regulasi ini. Sebab Rasiyo meyakini betul jika regulasi ini dipahami dan dipatuhi bersama maka tidak akan ada lagi guru yang dilaporkan karena dinilai melakukan kekerasan dalam proses belajar mengajar. 

"Inilah sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita secara bersama antara gurunya, kepala sekolahnya, termasuk wali muridnya, seluruh komponen yang ada, sehingga memahami ketentuan undang-undang itu," jelas politisi Partai Demokrat ini.