Pemprov Jatim Raih Opini WTP 11 Kali Beruntun, Dewan Minta Rekomendasi BPK Segera Dituntaskan

Ringkasan Berita:

• Pemprov Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
• Capaian ini menjadi WTP ke-11 secara berturut-turut yang diraih Pemprov Jatim sejak 2015.
• DPRD Jatim mengapresiasi capaian tersebut, namun menegaskan akan mengawal tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diraih Pemprov Jatim sejak 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).

DPRD Jatim menyambut positif capaian tersebut. Meski demikian, legislatif menegaskan bakal terus mengawal agar rekomendasi yang mengiringi LHP ini dapat segera ditindaklanjuti. 

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mengungkapkan, bahwa WTP ini patut disyukuri. Terlebih, menjadi kali ke-11 berturut-turut yang didapat Jawa Timur terhitung sejak tahun 2015. 

"Merupakan sebuah kenikmatan dan rasa syukur yang mendalam bagi warga Jawa Timur," kata Musyafak saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2026). 

Baca juga: Jatim Raih WTP 11 Kali Beruntun, BPK Tetap Beri Sejumlah Catatan

Musyafak menegaskan, bahwa DPRD Jatim bakal terus mengawal untuk tindaklanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.

Sebagai informasi, BPK memang mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov. Diantaranya, terkait pekerjaan di dinas tertentu agar sesuai dengan kontrak dan memproses denda keterlambatan. 

Menurut Musyafak, pihaknya terus mengawal rekomendasi dari BPK.

"Rekomendasi-rekomendasi yang akan dibahas oleh DPRD akan segera kita tuntaskan dan kita selesaikan sebagaimana perintah dan amanat daripada BPK RI," jelas Musyafak. 

Namun terlepas dari itu, Musyafak kembali menegaskan bahwa pihaknya menyambut positif capaian WTP ke-11 kalinya ini. "Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus dan akan selalu menjadi kebaikan akuntabilitas, profesionalisme, dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan APBD Jawa Timur di masa-masa yang akan datang," ungkapnya. 

Rapat Paripurna 

Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan tahun 2025. 

Capaian tersebut menjadi kali kesebelas secara beruntun yang didapat oleh Pemprov Jatim terhitung sejak tahun 2015 lalu.