Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Kepala Sekolah Rakyat Jombang Mengaku Sering Didatangi Orang Tua yang Ingin Daftarkan Anaknya

Kepala Sekolah Rakyat Jombang, Andik Minarto, hampir setiap hari harus menemui orang tua yang datang ingin anak-anaknya belajar di SR.

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/ANGGIT PUJIE WIDODO
SEKOLAH RAKYAT JOMBANG - Siswa Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang masih menggunakan seragam sekolah asal pada Selasa (29/7/2025). Kepala Sekolah Rakyat Jombang, Andik Minarto, hampir setiap hari harus menemui orang tua yang datang dengan penuh harap. Mereka ingin anak-anaknya bisa belajar di sekolah berbasis asrama ini. 

Setiap menu makan siang siswa diperiksa, agar bukan sekadar kenyang, tetapi juga sehat. 

“Saat ini kami masih menggunakan katering dari luar, tapi tetap ada pengawasan gizi dari pihak puskesmas,” pungkas Andik.

Baca juga: Pendidikan Berbasis Teknologi, Siswa Sekolah Rakyat Jombang Bakal Difasilitasi Laptop dan Smartphone

Rencana besar pun disiapkan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Tidak lama lagi, Sekolah Rakyat akan memiliki gedung sendiri di kawasan utara Terminal Kargo Tunggorono.

Sementara itu, SKB Mojoagung tetap menjadi rumah sementara bagi anak-anak yang menaruh mimpi besar di sekolah ini.

Rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan Terminal Kargo Tunggorono mulai bergerak.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang kini tengah melakukan pendataan kepemilikan lahan sebelum proses pengadaan resmi berjalan.

Kepala Dinsos Jombang, Hari Purnomo, menyampaikan, koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi langkah awal untuk memastikan status kepemilikan. 

“Kami perlu mengetahui detail siapa saja pemilik tanah, luasannya, hingga jenis dokumen kepemilikan yang mereka miliki,” ucapnya, Senin (11/8/2025).

Dari identifikasi sementara, jumlah pemilik lahan di sisi selatan terminal barang tersebut mencapai belasan orang.

Menurut Hari, pola kepemilikannya cukup rumit karena lahan milik pemerintah dan warga setempat berada dalam posisi selang-seling.

Meski anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 8,8 miliar telah dialokasikan dalam P-APBD 2025, proses belum bisa dimulai karena masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Evaluasi dari provinsi belum selesai, jadi saat ini kami fokus menyiapkan data awal,” ujarnya melanjutkan.

Selain untuk pembelian tanah, Pemkab Jombang juga menyiapkan Rp 9,1 miliar untuk proses pengurukan lahan.

Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 17,9 miliar.

Hari menegaskan, pengadaan baru dapat dilakukan setelah evaluasi P-APBD selesai.

“Kalau hasil evaluasi sudah turun, barulah kami tindak lanjuti dengan proses pembelian,” pungkasnya. 

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved