Kaum Muda di Jombang Pilih Diskusi Melingkar Bahas Sistem Demokrasi, Banyak Pembatasan Ruang Kritik

Represi aparat, keterlibatan militer dalam ranah sipil, serta polarisasi masyarakat membuat demokrasi rapuh. Pembangunan sering kali dikendalikan oleh kepentingan elektoral yang mengikis budaya lokal. Menurutnya, kedaulatan rakyat perlu dikembalikan sebagai prinsip utama.

"Hal ini juga tampak di Jombang, di mana masyarakat dibiarkan hidup dalam pro dan kontra tanpa adanya kejelasan sikap politik. Kondisi ini berdampak pada banyak pemimpin yang gagal memahami hakikat demokrasi, sehingga menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan," katanya. 

Selain itu, ketimpangan pembangunan juga kerap dipacu oleh kepentingan elektoral yang terpusat, sehingga mengikis nilai budaya dan identitas lokal. 

"Akumulasi kekecewaan publik ibarat air bah yang dapat meledak kapan saja, entah dipicu kepentingan politik atau konflik antar-lembaga. Karena itu, PMII menegaskan pentingnya kembali pada prinsip dasar bahwa kedaulatan sejatinya berada di tangan rakyat," ungkapnya. 

Baca juga: Demo di Pasuruan Berjalan Damai dan Tertib, Bupati dan Dewan Siap Perjuangkan Suara Mahasiswa

Furqon dari HMI Jombang menyoroti persoalan moral elit politik. Ia menilai demokrasi hari ini tidak hanya bermasalah dalam prosedur, tetapi juga dirusak oleh perilaku koruptif dan lemahnya integritas pejabat publik. 

Bagi HMI, anak muda harus menjadi penjaga moral dengan berlandaskan iman, ilmu, dan pengabdian agar demokrasi tetap berpihak kepada rakyat.

"Degradasi moral yang ditunjukkan para elit politik saat ini hanya dapat diatasi dengan peran aktif anak muda dalam menjaga demokrasi. Di media populer pun semakin jelas tergambar bahwa kondisi demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya. 

Beberapa minggu terakhir, forum internal HMI sampai pada kesimpulan bahwa persoalan utama demokrasi hari ini bukan hanya soal prosedur, tetapi juga perilaku koruptif yang merusak. 

Korupsi tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan keuangan negara, tetapi juga merambah pada aspek moralitas dan integritas pejabat publik.

"HMI menekankan bahwa anak muda harus mengambil peran sebagai penjaga moral dan demokrasi. Prinsip yang dipegang HMI adalah yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan perjuangkan dengan amal. Dengan dasar iman, ilmu, dan pengabdian inilah generasi muda diyakini mampu mengembalikan marwah demokrasi agar tetap berpihak pada rakyat dan keadilan sosial," jelasnya.

Sementara itu, Shasmita dari IPPNU menekankan bahwa generasi muda kurang mendapatkan pendidikan mendalam soal demokrasi. 

Akibatnya, banyak pelajar tumbuh tanpa pemahaman kritis dan lebih mudah terpengaruh arus informasi media. IPPNU terus berupaya mendorong kesadaran politik anak muda lewat diskusi dan forum kecil, meski ruang partisipasi yang tersedia masih sangat terbatas.

"Sistem demokrasi di Indonesia yang berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat selama ini sering hanya dipahami sebatas slogan. Di sekolah, pelajar tidak diajarkan secara mendalam tentang makna dan praktik demokrasi, sehingga generasi muda tumbuh tanpa bekal pemahaman yang kuat," bebernya. 

Akibatnya, banyak anak muda lebih mengikuti arus media tanpa mampu membaca secara kritis peta perpolitikan yang ada. Kondisi ini membuat sebagian generasi muda bersikap pragmatis dan apatis terhadap situasi politik.

"Meskipun pelajar tidak selalu turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi, mereka tetap berusaha menumbuhkan. kesadaran bersama melalui cara yang sesuai dengan karakter mereka, misalnya lewat doa dan forum diskusi kecil," tuturnya.