Mutasi Pejabat Jombang Dinilai Minim Transparansi, ini Sorotan Aktivis dan Komitmen Bupati

Poin Penting:

• Bupati Jombang Warsubi melakukan mutasi terhadap 25 pejabat manajerial.
• Aktivis Aan Anshori mengkritik kebijakan tersebut karena minimnya transparansi dan tidak didasarkan pada evaluasi kinerja yang terbuka.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Jombang Warsubi kembali memantik sorotan publik.

Direktur Lingkar Masyarakat untuk Indonesia (LinK) Jombang, Aan Anshori, menilai langkah tersebut belum menyentuh substansi perbaikan birokrasi.

Menurut Aan, pergeseran puluhan aparatur di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lebih menyerupai manuver politik dibandingkan evaluasi berbasis kinerja. Ia menilai ketiadaan laporan terbuka kepada masyarakat memperkuat kesan bahwa kebijakan tersebut hanya formalitas.

“Jika memang mutasi ini didasarkan pada capaian kerja, tentu harus ada dokumen evaluasi yang bisa diakses publik. Faktanya, itu tidak pernah disampaikan. Jadi sulit bagi masyarakat menilai apakah kebijakan ini benar-benar efektif,” ucapnya saat dikonfirmasi pada Senin (15/9/2025).

Baca juga: Hilang Kendali, Truk Muatan Bebek Terguling di Tol Jombang-Mojokerto, 2 Orang Terluka

Aan juga menyinggung soal mekanisme uji kesesuaian jabatan atau job fit yang berlangsung tanpa keterbukaan. Minimnya transparansi, katanya, membuat publik meragukan tujuan utama dari rotasi pejabat tersebut. “Lebih terlihat untuk menjaga kepentingan politik Bupati, bukan sebagai solusi atas problem birokrasi yang kompleks,” ujarnya melanjutkan.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Jombang masih dihadapkan pada sejumlah persoalan krusial. Setidaknya, ada tujuh isu utama yang menurutnya membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. 

Di antaranya angka pengangguran mendekati 30 ribu orang, stunting yang menimpa sekitar 4 ribu anak, lemahnya pengelolaan pajak daerah, dugaan praktik korupsi di tingkat desa, layanan publik yang belum optimal, perlindungan perempuan dan anak yang minim, hingga tingginya jumlah anak putus sekolah.

“Ini semua masalah nyata yang membutuhkan energi besar pemerintah. Sayangnya, perhatian justru tersita pada bongkar pasang pejabat yang arahnya tidak jelas,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Aan mendesak DPRD Jombang tidak hanya berperan sebagai penonton. Dengan mandat dan anggaran besar yang dimiliki, wakil rakyat diharapkan aktif mengawasi dan mengkritisi setiap kebijakan eksekutif.

“Yang ditunggu masyarakat adalah solusi konkret, bukan sekadar agenda seremonial,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Jombang kembali melakukan pergeseran struktur birokrasi. Sebanyak 25 pejabat manajerial resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Jombang, Warsubi, di Pendopo Kabupaten, Kamis (11/9/2025).

Baca juga: Ular Piton 4 Meter Gegerkan Warga Jombang, Diduga Sudah Mangsa Ternak

Acara yang digelar siang hari itu berlangsung khidmat. Deretan pejabat mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah, menandai momentum penting dalam perjalanan karier mereka di lingkup Pemkab Jombang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar seremonial. Menurutnya, setiap posisi baru yang ditempati para pejabat adalah bentuk kepercayaan sekaligus amanah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.