Breaking News

Program MBG di Jombang Disetop Sementara, Sekolah masih Tunggu Kepastian

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang biasanya dinikmati para pelajar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendadak berhenti sejak awal Oktober 2025.

Tayang:
Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Anggit Pujie Widodo
PROGRAM MBG - Hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (8/9/2025). Ada evaluasi dari pihak penyelenggara supaya pelaksanaan MBG bisa lebih baik.  

Ketidakjelasan ini memunculkan berbagai pertanyaan dari sekolah maupun orang tua murid.

Pasalnya, MBG dianggap sebagai salah satu program prioritas daerah yang menyentuh langsung kebutuhan siswa.

Baca juga: Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG Tak Ditanggung BPJS Kesehatan? ini Kata Pihak JKN dan BGN

Sementara itu, perwakilan vendor dari SPPG Kepatihan Yayasan Puspa Wijaya Abadi, Lilis Wijayati, belum memberikan keterangan lengkap soal alasan penghentian dapur MBG.

Saat dikonfirmasi, ia hanya menyampaikan singkat bahwa dapur tidak ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Mohon maaf ibu masih rapat. Tidak benar kalau ditutup BGN," katanya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan distribusi makan bergizi gratis itu kembali bergulir.

Sekolah dan orang tua murid masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah maupun penyedia layanan.

Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang ternyata belum sesuai target.

Dari total 174 dapur yang seharusnya beroperasi, baru 16 dapur yang beroperasi. 

Kondisi tersebut diungkapkan Bupati Jombang, Warsubi, saat ditemui seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jombang pada Senin (29/9/2025).

Menurutnya, pengawasan yang melekat dari berbagai pihak mutlak diperlukan agar program nasional ini tidak menyimpang dari tujuan awal.

"Yang sudah beroperasi ada 16 dari 174 di Kabupaten Jombang. Semua harus terlibat, masyarakat terlibat, sekolah guru juga terlibat karena ini program Pemerintah pusat," ucap Warsubi saat dikonfirmasi awak media. 

Mantan Kepala Desa Mojokrapak ini kembali menegaskan bahwa peran publik sangat penting untuk berjalannya program MBG ini. 

“Pemkab tentu menjalankan peran sesuai porsi, tetapi pengawasan tidak boleh hanya dibebankan pada pemerintah daerah. Guru, sekolah, orang tua, bahkan masyarakat harus ikut memantau agar program berjalan dengan baik,” ujarnya melanjutkan.

Sejauh ini, data resmi terkait sebaran lokasi dapur MBG di Jombang masih dalam proses pendalaman. 

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved