Kades Jombang Bakal Dapat Motor Baru dalam Program Desa Mantra Tahun 2026, Desa Diberi Kebebasan 

Ringkasan Berita:

• Program Desa Mantra (Mandiri, Tertata, dan Sejahtera) akan mulai berjalan pada 2026.
• Program ini akan memberi desa kebebasan memilih 11 menu kegiatan sesuai kebutuhan, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan layanan sosial.
• Pengadaan sepeda motor dinas untuk kepala desa dan mobil siaga desa bukan kewajiban, melainkan opsi.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Program Desa Mantra (Mandiri, Tertata, dan Sejahtera) dari Pemkab Jombang akan mulai berjalan pada tahun 2026. 

Tak hanya fokus pada pengadaan sepeda motor operasional, Pemkab juga menyiapkan visi jangka panjang berupa pengadaan mobil siaga desa yang dijadwalkan terealisasi pada 2028.

Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan bahwa setiap desa diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.

Ia menekankan bahwa pengadaan kendaraan operasional bukanlah kewajiban, melainkan opsi yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan prioritas lokal.

"Pemerintah hanya menyediakan menu kegiatan. Kalau desa merasa belum perlu kendaraan operasional, silakan memilih program lain yang lebih mendesak. Prinsipnya, penggunaan anggaran harus bijak dan berpihak pada kepentingan masyarakat," ucapnya, dalam keterangan yang diterima pada Jumat (7/11/2025). 

Baca juga: 66 Pejabat Baru Dilantik Bupati Jombang, Kepala Dinas hingga Camat Diingatkan Bekerja Untuk Rakyat

11 Menu Kegiatan, dari Infrastruktur hingga Pemberdayaan Ekonomi

Program Desa Mantra disusun sebagai panduan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Sedikitnya terdapat 11 pilihan kegiatan yang bisa diambil kepala desa, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pengadaan pupuk, pelatihan wirausaha baru, hingga penguatan layanan sosial.

Warsubi menyebut, pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam program tersebut. Desa dapat memilih jenis pekerjaan sesuai kondisi lapangan, seperti aspal hotmix, pavingisasi, atau rigid beton.

"Kebutuhan dasar warga seperti jalan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Melalui program ini, kami beri ruang bagi desa untuk memperbaiki akses jalan secara bertahap," ujarnya melanjutkan. 

Mobil Siaga Masuk Rencana 2028

Salah satu agenda jangka panjang Desa Mantra adalah penyediaan mobil siaga desa. Rencana ini akan masuk dalam menu kegiatan pada tahun 2028, setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) tahun 2027.

Menurut Warsubi, kendaraan tersebut akan menggantikan mobil siaga lama yang rata-rata sudah berusia lebih dari satu dekade.

Baca juga: Polres Jombang Gelar Apel Siaga Hadapi Ancaman Bencana Akibat Cuaca Ekstrem

"Mobil siaga sangat vital untuk layanan kesehatan warga, terutama untuk antar-jemput ke puskesmas atau rumah sakit. Karena itu, pada 2028 kami rancang pengadaan unit baru," terang Bupati.

Arahkan Desa Jadi Motor Pembangunan

Lebih jauh, Warsubi berharap Desa Mantra tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi juga menjadi gerakan kemandirian desa yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan dekat dengan masyarakat.

"Kami ingin desa-desa di Jombang tumbuh lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Tidak hanya membangun jalan, tapi juga membangun pelayanan dan ekonomi masyarakat desa," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo juga sudah menjawab wacana tersebut. 

Di tengah kebijakan efisiensi akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Pemkab Jombang memastikan tetap menjalankan program penguatan layanan publik di tingkat desa melalui skema ‘Desa Mantra’.

Salah satu komponen dalam program ini adalah opsi pengadaan kendaraan operasional bagi pemerintah desa, termasuk sepeda motor untuk kepala desa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menjelaskan bahwa dana sebesar Rp800 juta hingga Rp1 miliar per tahun untuk desa yang dialokasikan dalam program tersebut tidak seluruhnya difokuskan untuk pembelian motor baru.

Dana itu mencakup sejumlah menu kegiatan, dan desa diberi kewenangan untuk menentukan prioritas sesuai kebutuhan masing-masing.

"Dalam Rp800 juta itu ada berbagai program, termasuk honor RT, kegiatan dasawisma, bantuan untuk takmir masjid dan musala, hingga sarana prasarana kendaraan operasional pemerintah desa. Jadi bukan hanya untuk motor, tapi banyak pilihan program," ucap Agus saya dikonfirmasi pada, Jumat (31/10/2025).

Agus menegaskan, pembelian kendaraan dinas bukan kewajiban, melainkan opsi yang dapat dipilih oleh desa melalui mekanisme musyawarah dan penetapan prioritas pembangunan.

"Semua kita serahkan ke desa. Kalau kendaraan dinas sudah tidak layak karena usia 20 tahun lebih, bisa saja diganti. Jadi ini fleksibel, tergantung kebutuhan masing-masing desa," ujarnya melanjutkan.

Di tengah kebijakan efisiensi akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Jombang justru tengah menyiapkan program baru untuk memperkuat layanan publik di tingkat desa. Salah satu rencananya adalah pengadaan sepeda motor dinas bagi seluruh kepala desa di tahun anggaran 2026.

Pemangkasan TKD untuk Jombang mencapai sekitar Rp100,2 miliar dalam rancangan APBN 2026. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus menata ulang prioritas belanja dan melakukan efisiensi di berbagai sektor.

Namun demikian, Pemkab menilai bahwa peningkatan sarana kerja kepala desa tetap perlu dilakukan agar pelayanan masyarakat tidak terhambat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang, Danang Praptoko, menjelaskan bahwa program pengadaan motor dinas tersebut menjadi bagian dari agenda 'Desa Mantra', salah satu program unggulan pemerintahan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati KH. Salmanudin Yazid untuk periode 2024-2029.

"Setiap desa rencananya akan mendapatkan satu unit kendaraan dinas baru dengan spesifikasi setara Honda PCX. Nilai pengadaannya sekitar Rp30 juta per desa," ucap Danang saat dikonfirmasi pada Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan, teknis pelaksanaan program masih akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang untuk memastikan tata kelola yang tepat dan sesuai aturan.