Masih 71,65 Persen, Sekda Ungkap Penyebab Serapan APBD Jombang 2025 Belum Maksimal

Ringkasan Berita:

• Realisasi penyerapan APBD Jombang 2025 mencapai 71,65 persen hingga awal November, namun Pemkab optimistis bisa mencapai target 95 persen pada akhir tahun.
• Sekda Jombang, Agus Purnomo, mengakui bahwa belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa kendala teknis dan administrasi. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang tahun 2025 masih tertahan di angka 71,65 persen hingga awal November. 

Meski tergolong belum maksimal, Pemkab Jombang tetap optimistis dapat mengejar target serapan hingga 95 persen menjelang akhir tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Agus Purnomo, mengakui bahwa belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa kendala teknis dan administrasi. 

Salah satunya, kata Agus, adalah gagalnya pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah yang seharusnya dikerjakan tahun ini.

"Memang masih ada beberapa kegiatan besar yang belum terealisasi karena kendala lelang maupun kesiapan lapangan. Namun secara umum, kami terus dorong percepatan agar target 95 persen dapat tercapai," ucap Agus, Jumat (7/11/2025). 

OPD dengan Serapan Tertinggi

Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat berhasil mencatatkan kinerja anggaran yang cukup baik. Di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA), serta Kecamatan Jombang dan Kecamatan Peterongan.

"OPD-OPD ini menunjukkan komitmen yang baik terhadap jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Kita berikan apresiasi atas capaian tersebut," ujarnya.

Baca juga: Kades Jombang Bakal Dapat Motor Baru dalam Program Desa Mantra Tahun 2026, Desa Diberi Kebebasan 

Serapan Terendah dan Proyek Gagal

Namun tidak semua perangkat daerah menunjukkan hasil menggembirakan. Sekda menyebut ada lima OPD dengan serapan terendah, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kecamatan Tembelang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Sosial.

"Paling rendah masih di Dinas Perkim, baru sekitar 42,51 persen," katanya melanjutkan.

Agus menambahkan, rendahnya serapan di Dinas Perkim salah satunya dipicu oleh gagalnya pembangunan jembatan bailey di Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang dengan nilai proyek mencapai Rp3,5 miliar.