Masih 71,65 Persen, Sekda Ungkap Penyebab Serapan APBD Jombang 2025 Belum Maksimal

Proyek tersebut tak bisa dijalankan karena tiga kali proses lelang tidak menemukan penyedia yang memenuhi kriteria.

"Karena gagal lelang, otomatis anggaran belum bisa digunakan tahun ini," ungkapnya. 

Baca juga: 66 Pejabat Baru Dilantik Bupati Jombang, Kepala Dinas hingga Camat Diingatkan Bekerja Untuk Rakyat

Hambatan Teknis dan Administratif

Selain proyek gagal, sejumlah kegiatan lain masih tertahan akibat persoalan teknis dan administratif. Salah satunya terjadi di Dinas Sosial, yang tengah menyelesaikan tahap pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.

"Beberapa kegiatan fisik memang membutuhkan waktu tambahan karena terkait dokumen pembebasan lahan dan perizinan. Tapi kami pantau terus supaya tidak molor terlalu lama," beber Agus.

Upaya Percepatan

Pemerintah Kabupaten Jombang, lanjut Agus, telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program yang tersisa. Evaluasi mingguan dan koordinasi lintas instansi dilakukan guna memastikan realisasi keuangan sejalan dengan progres fisik di lapangan.

"Kami terus dorong percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar tidak ada hambatan berarti menjelang akhir tahun," imbuhnya.

Dengan langkah-langkah percepatan tersebut, Pemkab Jombang tetap menargetkan serapan anggaran APBD Rp3,2 triliun tahun 2025 bisa mencapai 95 persen.

"APBD ini adalah instrumen pembangunan. Jadi, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka di laporan," pungkas Agus.