Fraksi PKB Desak Bupati Jombang Tunda Pengadaan Motor untuk Kades: Belum Mendesak

Ringkasan Berita:

• PKB DPRD Jombang menilai pengadaan motor operasional kades belum mendesak dan minta ditunda.
• Pemkab Jombang tegaskan motor operasional penting karena armada lama sudah berusia lebih dari 10 tahun.
• Program Desa Mantra sediakan 11 menu kegiatan, desa bebas memilih sesuai kebutuhan lokal.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jombang meminta Pemkab Jombang menunda program penyediaan sepeda motor operasional bagi para kepala desa pada tahun anggaran 2026 mendapat sorotan dari 

Program tersebut dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak. 

Sekretaris PKB, Anas Burhani bahkan langsung menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Jombang 2026, Kamis (13/11/2025) lalu. 

Menurut Anas, sejumlah kegiatan dalam rancangan anggaran seharusnya diprioritaskan sesuai dengan RPJMD. 

Ia menilai pengadaan motor untuk kades belum memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik maupun peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca juga: DPRD dan Pemkab Jombang Sepakati RAPBD 2026, Pendapatan Daerah Dipatok Rp 2,63 Triliun

"Masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih penting, seperti penguatan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan perbaikan infrastruktur pelayanan dasar," ucapnya saat dikonfirmasi TRIBUNJATIM.COM, pada Sabtu (15/11/2025). 

Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM

Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Menurut Anas, perangkat desa adalah garda terdepan dalam memberikan layanan kepada warga. 

"Sehingga peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mereka seharusnya lebih diutamakan dibanding pengadaan kendaraan baru," ungkapnya melanjutkan. 

Sementara itu, Pemkab Jombang tetap melanjutkan pembahasan internal terkait program Desa Mantra yang di dalamnya mencakup pengadaan sepeda motor operasional untuk pemerintah desa.

Baca juga: Golkar Jombang Sambut Gembira Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional: Figur Pembangunan

Bupati Warsubi sebelumnya menjelaskan bahwa kebutuhan kendaraan tersebut telah mendesak karena armada yang digunakan kades dan perangkat saat ini sudah berusia belasan tahun.

Ia menyebut, terakhir kali desa menerima motor operasional adalah pada 2015 dengan jenis Honda Revo, sedangkan sebelumnya pada 2006 desa mendapatkan Shogun 125.

"Jika dihitung, usia kendaraan sudah lebih dari satu dekade. Tahun 2026 nanti sudah 11 tahun sejak pengadaan terakhir, sehingga pembaruan perlu kami pertimbangkan," kata Warsubi.

Bupati menegaskan bahwa motor operasional nantinya diperuntukkan bagi peningkatan kinerja, bukan sekadar fasilitas tambahan. 

Kendaraan tersebut diharapkan dapat menunjang mobilitas perangkat desa, terutama dalam pelayanan administrasi, koordinasi ke kabupaten, dan kebutuhan operasional lainnya.

Ia memastikan tim anggaran masih menelaah kebutuhan riil serta tipe motor yang dianggap paling efisien. Pemerintah desa juga dilibatkan untuk memberikan masukan sebelum keputusan final ditetapkan.

"Jenis motornya nanti disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan tidak melebihi harga pasar. Prinsipnya harus efisien dan bermanfaat," tegasnya.

Tak hanya fokus pada pengadaan sepeda motor operasional, Pemkab juga menyiapkan visi jangka panjang berupa pengadaan mobil siaga desa yang dijadwalkan terealisasi pada 2028.

Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan bahwa setiap desa diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. 

Ia menekankan bahwa pengadaan kendaraan operasional bukanlah kewajiban, melainkan opsi yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan prioritas lokal.

"Pemerintah hanya menyediakan menu kegiatan. Kalau desa merasa belum perlu kendaraan operasional, silakan memilih program lain yang lebih mendesak. Prinsipnya, penggunaan anggaran harus bijak dan berpihak pada kepentingan masyarakat," ucapnya, dalam keterangan yang diterima pada Jumat (7/11/2025). 

11 Menu Kegiatan, dari Infrastruktur hingga Pemberdayaan Ekonomi

Program Desa Mantra disusun sebagai panduan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Sedikitnya terdapat 11 pilihan kegiatan yang bisa diambil kepala desa, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pengadaan pupuk, pelatihan wirausaha baru, hingga penguatan layanan sosial.

Warsubi menyebut, pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam program tersebut. Desa dapat memilih jenis pekerjaan sesuai kondisi lapangan, seperti aspal hotmix, pavingisasi, atau rigid beton.

 "Kebutuhan dasar warga seperti jalan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Melalui program ini, kami beri ruang bagi desa untuk memperbaiki akses jalan secara bertahap," ujarnya melanjutkan.