Dapat Wadulan Serikat Buruh di Hari May Day, DPRD Jombang Buka Keran Solusi Karyawan Terdampak PHK

Ringkasan Berita:

• Pihak legislatif sudah menerima keluhan dari dua serikat buruh Jombang ini, khususnya soal PHK karyawan.
• DPRD Kabupaten Jombang menyebut banyak program yang bisa disinergikan bantu para karyawan yang terkena PHK dari perusahaan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - DPRD Kabupaten Jombang menyebut banyak program yang bisa disinergikan bantu para karyawan yang di-PHK dari perusahaan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, saat menemui para serikat buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kabupaten Jombang yang diwarnai aksi unjuk rasa dari dua serikat buruh, Jumat (1/5/2026).

Baca juga: Buruh Jombang Suarakan Keluhan di Hari May Day, Soroti PHK Massal hingga Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

Dua organisasi pekerja yang turun ke jalan yakni Serikat Buruh Plywood Jombang-Gabungan Serikat Buruh Indonesia (SBPJ-GSBI) dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jombang.

Wanita yang biasa disapa Mbak Della ini mengatakan jika pihak legislatif sudah menerima keluhan dari dua serikat buruh Jombang ini, khususnya soal PHK karyawan.

"Para korban PHK dengan perusahaannya, kita cari jalan tengahnya, duduk bersama, mencari solusi bersama, kemudian juga tadi saya sampaikan kita dorong sinergitas itu dengan program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," ucapnya saat dikonfirmasi TribunJatim.com usai audiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang.

Sebagai solusi alternatif, bagi karyawan yang terkena PHK, Mbak Della menyebut, ada beberapa program dari pemerintah daerah yang bisa menjadi jalan keluar.

"Di pemerintah daerah ada beberapa program seperti pelatihan kerja, penyaluran tenaga kerja, ada juga program anak asuh bapak asuh, satu dusun satu wirausaha," ujar politikus Partai Gerindra Jombang ini.

Dengan program tersebut, harapannya banyak tenaga kerja yang terserap sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki.

"Harapannya, mungkin yang PHK tidak segera teratasi tidak bisa mencari pekerjaan baru, itu bisa kita bisa lewat pemerintah daerah, kita salurkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Sehingga kedepan kita maksimalkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang," katanya.

Selain di pemerintah daerah, Mbak Della juga menjelaskan jika di pemerintah pusat sudah ada program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Mungkin bisa dijembatani oleh pemerintah daerah, relawan-relawan MBG bisa diserap dari sana, kolaborasi dengan Polres, dengan Kodim. Juga ada program seperti KDKMP juga. Karena kedepannya, butuh banyak relawan, nah ini akan coba kita sinergikan sehingga korban PHK bisa diserap tenaga kerja atau bahkan menciptakan tenaga kerja baru bagi yang fresh," pungkasnya.

Ketua SBPJ-GSBI Jombang, Hadi Purnomo mengatakan, aksi dilakukan untuk memperjuangkan nasib pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan plywood PT SGS.

Menurutnya, para pekerja yang terkena PHK hanya menerima pesangon sebesar separuh dari ketentuan dan pembayarannya dilakukan secara bertahap hingga 10 kali.

"Teman-teman berharap setelah terkena PHK bisa membuka usaha atau mencari pekerjaan lain. Tapi kenyataannya pesangon belum selesai dibayarkan karena dicicil sedikit demi sedikit setiap bulan," ucap Hadi saat dikonfirmasi TribunJatim.com di lokasi.