Dapat Wadulan Serikat Buruh di Hari May Day, DPRD Jombang Buka Keran Solusi Karyawan Terdampak PHK

Ia menyebut, jumlah pekerja yang terdampak PHK sejak tahun lalu mencapai sekitar 347 orang dan saat ini masih tersisa tiga pekerja yang menolak skema pesangon tersebut.

SBPJ-GSBI juga menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Hadi menilai, regulasi tersebut membuka ruang bagi perusahaan melakukan PHK dengan alasan kerugian perusahaan.

"Perusahaan menyatakan merugi, tetapi tidak pernah membuka data kerugian kepada pekerja."

"Kami meminta ada transparansi dan pengawasan dari pemerintah," katanya.

Hadi menambahkan, pihaknya telah berupaya melakukan perundingan bipartit maupun tripartit terkait persoalan PHK tersebut.

"Perusahaan tetap bersikukuh pada alasan kerugian dan pembayaran pesangon secara mencicil," ujarnya melanjutkan.