Transformasi Budaya Kerja, Pemkot Madiun Evaluasi Efektivitas WFH ASN Setiap Hari Jumat

Sejumlah unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak termasuk dalam kebijakan WFH dan tetap menjalankan tugas dari kantor.

Baca juga: Harga Plastik Tak Terkendali, Bupati Madiun Dorong UMKM Go Digital untuk Tekan Biaya Produksi

Mulai dari layanan kedaruratan dan kebencanaan, ketentraman dan ketertiban umum, kebersihan dan persampahan, administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, pendidikan, hingga layanan pasar rakyat. 

Selain itu, pejabat pimpinan tinggi seperti kepala dinas, administrator, serta lurah juga tetap bekerja dari kantor.

ASN yang menjalankan WFH tetap diwajibkan melakukan presensi secara daring serta melaporkan aktivitas kerja secara berkala.

Transformasi budaya kerja ini juga mendorong penguatan layanan berbasis digital, mulai dari penggunaan aplikasi persuratan hingga sistem manajemen kepegawaian.

Seluruh perangkat daerah diminta mengoptimalkan rapat dan koordinasi secara daring maupun hybrid.

Dengan pengaturan tersebut, Pemkot Madiun memastikan penerapan WFH berjalan seimbang-memberikan fleksibilitas bagi ASN sekaligus menjaga pelayanan publik tetap optimal, cepat, dan responsif.