Nasib Ratusan Warga Bangkalan Telanjur Beli Rumah di Lahan Perhutani, Pantas Tak Dapat Sertifikat

"Kenapa Pemkab Bangkalan bisa memberikan izin mendirikan bangunan. Harusnya lahan Perhutani tidak bisa diperjualbelikan," tuturnya.

Ia berharap PT Golden Mirin segera bertanggung jawab atas kejelasan sertifikat lahan di perumahan tersebut.

Tak hanya itu, ia juga menuntut Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai penyedia kredit turut bertanggung jawab.

"Kami akan surati BTN, developer dan Pemkab Bangkalan serta BPN untuk bisa menemukan solusi atas masalah ini," ungkapnya.

Warga akan Mogok Bayar

Sementara itu, warga lain dari Blok C, Rahmat Hidayat mengaku sangat dirugikan atas masalah tersebut.

Ia akan melakukan mogok bayar angsuran sampai permasalahan itu memiliki kejelasan.

"Saya akan mogok bayar angsuran. Tidak apa-apa walaupun BI Checking nanti jelek. Daripada saya harus tertipu lebih banyak lagi," imbuhnya.

Ia juga berharap, pihak developer, BTN, BPN dan Pemkab Bangkalan bisa duduk bersama.

Namun, jika tak kunjung menemukan solusi, ia akan membawa kasus tersebut ke ranah pidana.

"Biar sekalian diketahui siapa saja yang bermain. Karena ini lahan Perhutani tapi mereka bisa memberikan izin. Pasti ada yang bermain untuk menipu kami," jelasnya.

Sementara itu, Kompas.com (grup TribunJatim.com) berusaha menghubungi nomor yang tertera di kantor pemasaran Perumahan Griya Anugrah.

Namun, nomor tersebut tidak aktif.

Peristiwa Lainnya

Akibat ulah developer nakal, beberapa warga ini menjadi korban penipuan.

Peristiwa tersebut terjadi ketika mereka membeli rumah di Makassar.