Nasib Ratusan Warga Bangkalan Telanjur Beli Rumah di Lahan Perhutani, Pantas Tak Dapat Sertifikat

Terungkap kelakukan bejat Developer Aero Home Estate, pemilik perumahan ini telah menipu 100 lebih masyarakat.

Developer Aero Home Estate, Muh Asraf telah menggelapkan uang para warga yang membeli unit rumah tersebut. 

Rumah dengan type 42,56 dan 70 tersebut tidak memberikan sertifikat kepada warga yang telah melunasi unitnya. 

Belakangan terungkap bahwa developer menjual unit rumah yang telah bertuan kepada konsumen lain, akhirnya terjadi kepemilikan ganda.

Dalam satu rumah, ada dua hingga tiga pemilik, sehingga kerap terjadi cekcok antar warga satu sama lain. 

Baca juga: Developer Siap Bela Warga Tambun Lawan Pengadilan, Menteri Akan Bantu Korban Penggusuran Rp25 Juta

Hal ini terungkap saat beberapa warga Perumahan Aero Home Estate mengadu ke DPRD Kota Makassar, Kamis (26/6/2025). 

Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi C Bidang Infrastruktur, Fasruddin Rusli. 

"90 persen warga sudah melunasi rumah, hanya saja sayangkan ada pemilik dari Aero Home ini tidak bersikap baik kenapa karena ada 1 unit sampai 3 orang pemilik," ungkap Fasruddin Rusli.

Menurutnya, ini adalah tindak kriminal dengan menipu masyarakat. Bukan hanya itu, yang bersangkutan juga menjual unit yang sampai sekarang masih berupa kubangan. 

Parahnya, Developer Aero Home Estate juga telah menggadaikan sertifikat warga kepada koperasi maupun perorangan.

Sekitar 80 unit rumah sertifikatnya berada di tangan satu orang. 

DPRD Kota Makassar akan menindaklanjuti aduan ini dengan melangsungkan rapat dengar pendapat (RDP). 

"Ini sudah menyalahi aturan dan ini ada unsur penipuan, kami akan lakukan rapat dengar pendapat dengan pemilik Aero Home, banyak hal-hal yang perlu diluruskan," kata Fasruddin.

"Ini sangat luar biasa yang terjadi di perumahan Aero Home, jadi saran kepada masyarakat kalau mau beli perumahan betul-betul hati-hati," pesannya.

Perwakilan Warga Aero Home Estate, Risqilah Erlangga Hendriansyah menyampaikan, besar harapannya agar pertemuan dengan DPRD dapat membantu mengawal penyelesaian masalah ini.