Jumlah Pengangguran Terdidik di Malang Meningkat dari Tahun ke Tahun, Wahyu Hidayat: Tak Sebanding

Ringkasan Berita:

• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Malang mencapai 7,3 persen atau sekitar 33 ribu orang.
• Penanganan pengangguran di Kota Malang masih menjadi tantangan besar yang harus segera dijawab pemkot.
• Jumlah pengangguran terdidik di Kota Malang meningkat dari tahun ke tahun.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kota Malang, Jawa Timur, harus menghadapi tantangan dalam menekan angka pengangguran terbuka.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai, penanganan pengangguran di Kota Malang masih menjadi tantangan besar yang harus segera dijawab.

Ia menekankan pentingnya pemetaan data tenaga kerja yang akurat, agar kebijakan penyerapan tenaga kerja benar-benar efektif dan tepat sasaran.

“Perlu data yang akurat untuk mengetahui apakah lapangan pekerjaan yang tersedia sudah cukup atau belum. Dengan begitu, kebijakan pengentasan pengangguran bisa lebih tepat,” ujar Amithya, Sabtu (1/11/2025).

Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memaksimalkan penggunaan sistem PDKTSam Reborn, yang dirancang untuk memperkuat pendataan tenaga kerja lintas sektor.

Menurutnya, sistem terpusat ini akan membantu Pemkot Malang dalam memetakan pengangguran terbuka secara lebih rinci, sekaligus mengidentifikasi peluang kerja baru.

“Kami juga mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui pelatihan dan kerja sama lintas daerah agar serapan tenaga kerja semakin luas,” tambahnya.

Berdasarkan data Pemkot Malang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota ini mencapai 7,3 persen atau sekitar 33 ribu orang.

Angka tersebut tergolong tinggi, terutama di kategori pengangguran terdidik, yakni lulusan minimal SMA hingga S3 yang belum terserap dunia kerja.

Baca juga: Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Mojokerto Fasilitasi Ribuan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengakui, fenomena ini menjadi tantangan khusus bagi kota pendidikan seperti Malang.

Banyak lulusan perguruan tinggi dari luar daerah memilih tetap tinggal setelah lulus, meski belum mendapatkan pekerjaan.

Kondisi ini menyebabkan jumlah pengangguran terdidik di Kota Malang meningkat dari tahun ke tahun.

“Setiap tahun jumlah lulusan di Kota Malang sangat tinggi. Sementara itu, lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlahnya. Situasi ini juga terjadi di banyak kota pendidikan lain,” jelas Wahyu.

Ia menambahkan, saat ini pola minat kerja kalangan terdidik mulai bergeser.

Banyak yang memilih sektor informal seperti content creator, influencer, atau pekerja lepas berbasis digital.

Meski demikian, sektor tersebut tetap diakui sebagai bagian dari kegiatan ekonomi produktif.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Malang tengah menyiapkan program penguatan link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Melalui program ini, diharapkan para siswa SMA maupun mahasiswa dapat memperoleh peluang kerja sebelum lulus.

“Kami ingin memastikan dunia pendidikan bisa langsung terhubung dengan dunia kerja. Jadi begitu lulus, mereka sudah punya arah dan kesempatan untuk bekerja,” tandas Wahyu.

Dengan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan legislatif, Kota Malang diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka sekaligus memperkuat peran kota ini sebagai pusat pendidikan dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi.