Kisruh Golkar Kota Malang Memanas, Kader Kirim Karangan Bunga Hingga Siapkan Gugatan

Ringkasan Berita:

• Sejumlah kader Golkar Kota Malang menolak terpilihnya Djoko Prihatin sebagai ketua dan penerbitan SK kepengurusan baru, menilai prosesnya sarat pelanggaran prosedur, etika, dan dugaan manipulasi data.
• Sejumlah nama pengurus dicatut tanpa persetujuan, termasuk pengurus dari Kabupaten Malang dan satu keluarga yang masuk struktur
• Kader yang kecewa mengirimkan karangan bunga sebagai protes simbolik dan berencana melayangkan surat penolakan resmi.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Konflik internal Partai Golkar Kota Malang memanas. Para kader sempat tidak lagi menyegel kantor, kali ini mengirim karangan bunga hingga siapkan gugatan hukum.

Sejumlah kader senior dan pengurus kecamatan hingga kelurahan yang menolak terpilihnya Djoko Prihatin sebagai ketua menyatakan penolakan terhadap hasil Musda serta terbitnya SK kepengurusan DPD Golkar Kota Malang yang baru.

Mereka menilai proses penyusunan kepengurusan sarat pelanggaran prosedur, etika, dan dugaan manipulasi data kepengurusan. Hal ini disampaikan mantan Anggota Wantimbang Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, Kamis (5/2/2026).

“Ini pelecehan. Etika DPD Golkar sudah tidak ada. Semua prosedur dilanggar, aturan, dan sopan santun antar kader hilang berganti kepentingan kekuasaan,” tegas Agus.

Ia menyebut, SK DPD tetap diterbitkan meski para kader telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai. Menurutnya, tindakan tersebut adalah bentuk pengabaian terhadap mekanisme resmi penyelesaian sengketa internal partai.

Agus mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam kepengurusan baru Golkar Kota Malang. Ditemukannya nama-nama pengurus yang tidak mengetahui dirinya tercantum dalam SK.

Adanya pengurus berdomisili Kabupaten Malang yang justru masuk dalam struktur Kota Malang. Bahkan, satu keluarga ayah, ibu, hingga anak masuk dalam kepengurusan baru.

Baca juga: Tolak Hasil Musda, Sejumlah Kader Golkar Kota Malang Walkout dan Segel Kantor

“Dari 125 pengurus, yang hadir saat pengesahan tidak lebih dari 30 persen. Itu menunjukkan bahwa banyak yang tidak setuju,” tambah Agus.

Ia juga menegaskan bahwa sejumlah kader akan mengirimkan surat penolakan karena namanya dicatut tanpa persetujuan.

Sebagai bentuk protes simbolik, kader Golkar juga mengirimkan karangan bunga bertuliskan ‘Turut Berduka Cita atas Matinya Kaderisasi Golkar’.

“Itu ekspresi kekecewaan. Kaderisasi tidak dihargai. Ada orang 10 tahun berjuang tidak dapat posisi, tapi yang tidak pernah aktif justru masuk kepengurusan,” ujarnya.

Kuasa hukum para kader Golkar, Ervin Rindayanto, menyatakan bahwa pihaknya segera melayangkan somasi kepada DPD Golkar Jawa Timur, Sekjen DPP, dan tembusan ke DPP Partai Golkar.

Baca juga: Djoko Prihatin Terpilih Jadi Ketua Golkar Kota Malang, Target Naikkan Kursi di DPRD

“Ketika gugatan masuk ke Mahkamah Partai, seharusnya SK tidak boleh turun. Tapi SK tetap jalan. Ini cacat prosedur,” tegas Ervin.