Drainase Rp145 M di Jalan Bondowoso–Sutoyo Malang Tuai Sorotan, DPRD Ingatkan Dampak Ekologis

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, meminta Pemkot Malang tidak sembarangan mengubah fungsi ekologis di kawasan Jalan Bondowoso.
• Belajar dari polemik penebangan pohon di Jalan Soekarno-Hatta, ia menegaskan pentingnya mitigasi matang agar tidak menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi warga.
• DPUPRPKP Kota Malang berencana mengerjakan proyek drainase di Jalan Bondowoso (1,2 km) dan Jalan Letjen Sutoyo (1,3 km) dalam satu paket. Anggaran sebesar Rp145 miliar.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM - Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi mengingatkan Pemkot Malang agar tidak sembarangan mengubah fungsi ekologis kawasan Jalan Bondowoso.

Sekadar informasi, Pemkot Malang berencana membangun drainase di Jalan Bondowoso sebagai cara untuk mengatasi persoalan banjir.

Arief menjelaskan, pengalaman mengerjakan Jalan Sukarno-Hatta telah menimbulkan polemik di masyarakat bawah.

Fungsi ekologis di kawasan Jalan Sukarno-Hatta berubah karena penebangan pohon.

"Kawasan Jalan Bondowoso ini juga memiliki banyak pohon sehingga harus belajar dari Jalan Sukarno-Hatta agar tidak menimbulkan polemik," katanya, Senin (16/2/2026).

Baca juga: Rukyatul Hilal Awal Ramadan 1447 H di Malang Raya Tidak Diadakan di Kota Batu, Kemenag: Terpisah

Mitigasi Perlu Diperhitungkan

Arif meminta agar mitigasi awal diperhitungkan dengan matang. 

Tak hanya di Jalan Bondowoso, Arief juga mengatakan mitigasi awal perlu diperhitungkan di Jalan Letjen Sutoyo. 

Apalagi kawasan Jalan Letjen Sutoyo adalah aset milik Pemprov Jatim, sama halnya seperti Jalan Sukarno-Hatta.

"Sehingga perlu mitigasi dan penanganan yang lebih baik,” tegas Arief. 

Selain fungsi ekologis, Arief juga memperingatkan dampak ekonomis jika proyek berjalan.

Pemkot Malang diminta tidak hanya berdialog dengan warga, namun juga bisa memberikan solusi jika proyek itu berjalan tanpa mengganggu usaha warga.

"Nanti di Bondowoso-Sutoyo harus mulai dipikirkan bagaimana nasib pohon, rekayasa lalu lintas serta dampak sosialnya," katanya. 

Kawasan Jalan Letjen Sutoyo dinilai Arief akan berdampak besar terhadap lalu lintas.

Pasalnya, jalur ini merupakan jalan utama masuk dan keluarnya kendaraan dari Malang menuju Surabaya.

Volume kendaraan lebih banyak saat akhir pekan karena wisatawan masuk Kota Malang.

Baca juga: Alun-alun Malang Bakal Ramah Pejalan Kaki, PKL Tetap Bisa Jualan saat Akhir Pekan dan Ramadan

Proyek Drainase Digarap Maret-April 2026

Komisi C, DPRD Kota Malang akan berdiskusi kembali dengan DPUPRPKP untuk mengawasi rencana pelaksanaan proyek yang digadang-gadang dilakukan tahun ini.

"Kami akan koordinasi dengan DPUPRPKP untuk menyiapkan mitigasi. Kalau pengerjaan setelah Lebaran, masih ada waktu untuk sosialisasi," terangnya.

Kepala DPUPRPKP, Dandung Djulharjanto menyampaikan, pengerjaan drainase itu kemungkinan dijalankan Maret atau April.

Saat ini masih dilakukan proses lelang.

Anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sebanyak Rp 145 miliar. 

Dandung menyebut anggaran berasal dari sumbangan Bank Dunia.

"Drainase Bondowoso dan Letjend Sutoyo akan dijadikan satu paket pengerjaan," terang Dandung.

Rencana pengerjaan akan dibahas detail untuk mengindari potensi keluhan warga, kalaupun ada tidak berdampak besar dan bisa segera diatasi.

Baca juga: Jelang Ramadan, Dilema Pedagang Warung Makan di Kota Malang Saat Harga Cabai Tembus Rp 90 Ribu

Dandung menyebut, pengerjaan drainase di Jalan Bondowoso dan Jalan Letjen Sutoyo mendesak dikerjakan untuk mengatasi banjir.

Pengerjaan di Jalan Bondowoso akan memakan jarak 1,2 km, sedangkan di Letjen Sutoyo sepanjang 1,3 km.

Dandung juga menyebut akan membangun mini bozem yang berfungsi menampung air sementara sebelum dialirkan ke saluran baru.

Dengan sistem ini, aliran air diharapkan lebih terkendali dan tidak langsung membebani saluran utama.

“Jadi kita tangkap airnya itu di mini bozem di sana,” jelasnya.

Saat ini, penggunaan anggaran masih berada pada tahap awal.

Proses pengadaan dan lelang proyek sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari mekanisme pendanaan Bank Dunia. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com