Survei Pasar Besar Malang Dipersoalkan, Dewan Akan Ajak Diskopindag Berdialog

Ringkasan Berita:

• DPRD Kota Malang akan memanggil Diskopindag untuk mengklarifikasi hasil dan keabsahan survei pedagang Pasar Besar Malang.
• Survei menuai polemik karena tidak dilengkapi kop dan tanda tangan resmi, serta dinilai tidak transparan.
• Pedagang sebagian mendukung revitalisasi, sebagian menolak pembongkaran total tanpa kejelasan mekanisme.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Komisi B DPRD Kota Malang akan membuka dialog dengan Diskopindag Kota Malang perihal hasil survei kepada para pedagang Pasar Besar Malang.

Survei tersebut menanyakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan kembali Pasar Besar Malang.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengatakan bahwa survei tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi Ombudsman terkait persoalan revitalisasi pasar.

“Diskopindag sudah menyampaikan ke kami bahwa survei itu salah satu rekomendasi dari Ombudsman. Jadi ya tidak apa-apa, silakan jalan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Namun demikian, merespon adanya kekhawatiran dari pedagang terkait surat survei yang tidak dilengkapi kop maupun tanda tangan resmi. Hal tersebut dinilai perlu diklarifikasi lebih lanjut.

“Secara regulasi, kekuatan survei seperti itu kami juga belum tahu. Nanti akan kami panggil Diskopindag untuk melihat hasil dan keabsahannya,” jelasnya.

Baca juga: Polemik Pasar Besar Malang: Pemkot Gelar Survei Hati ke Hati, Pedagang Tegas Tolak Pembongkaran

Ia berharap hasil survei dapat menggambarkan kondisi dan aspirasi pedagang secara utuh, meskipun menurut pengamatannya terdapat kecenderungan sebagian besar pedagang menginginkan revitalisasi pasar.

“Kalau saya lihat secara pribadi, banyak yang ingin direvitalisasi. Tapi memang yang paling vokal itu dari beberapa kelompok pedagang menolak,” katanya.

Di sisi lain, Bayu mengungkapkan adanya dukungan dari sebagian pihak terhadap rencana revitalisasi. Hal ini ditandai dengan adanya surat dari komunitas pedagang yang disampaikan hingga ke pemerintah pusat.

“Ada surat tembusan dari kelompok pedagang lain yang dikirim ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta realisasi renovasi Pasar Besar,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menilai keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah Kota Malang sebagai pemilik aset. Namun, pendekatan kepada pedagang menjadi faktor kunci agar kebijakan dapat diterima.

“Kalau hasil survei banyak yang menolak, ya repot juga. Tinggal bagaimana keberanian pemerintah dan pendekatannya,” ujarnya.

Bayu juga mengingatkan bahwa jika polemik Pasar Besar terus berlarut tanpa titik temu, DPRD berpotensi mengalihkan fokus ke penataan pasar lain yang lebih siap dan tidak menghadapi penolakan.

“Kalau terus maju-mundur, energi bisa habis di situ. Lebih baik fokus ke pasar lain yang memang siap direvitalisasi,” pungkasnya.