3 Poin Penting Pernyataan Presiden Prabowo Terkait Demo DPR RI, Termasuk Pencabutan Tunjangan

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Prabowo Subianto akhirnya muncul merespon aspirasi masyarakat, Minggu (31/8/2025). 

Didampingi ketua umum partai politik di Indonesia, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataannya mengenai demo pembubaran DPR RI. 

Untuk diketahui, unjuk rasa atau demo besar-besaran memprotes fungsi, gaji dan tunjangan DPR RI terjadi sejak 25 Agustus 2025.

Warga Negara Indonesa marah atas gaji dan tunjangan DPR RI yang bernilai fantastis di tengah terpuruknya kondisi ekonomi masyarakat.

Di samping itu, respon anggota DPR RI atas unjuk rasa tersebut dinilai arogan dan tidak berempati. 

Salah satunya ucapan Ahmad Sahroni yang mengaitkan orang tolol di dunia dengan masyarakat yang unjuk rasa mengenai pembubaran DPR RI.  

Kini Ahmad Sahroni dinonaktifkan sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem ter tanggal 31 Agustus 2025.

Selanjutnya, puncak kemarahan terjadi pada 28 Agustus 2025, saat Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat mengikuti aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Masyarakat pun semakin marah atas insiden nahas ojol dilindas mobil rantis Brimob hingga mendesak DPR RI dibubarkan. 

Di tengah suasana demo semakin panas, Presiden Prabowo memanggil seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Minggu. 

Tampak Ketua Umum (PAN) PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan hadir di Istana.

Setelah pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan keterangan terkait pertemuan yang dilakukan dengan sejumlah Ketum Parpol, termasuk langkah tegas pimpinan partai.

Berikut poin penting pernyataan Presiden Prabowo di Istana Negara, Minggu (31/8/2025). 

Presiden Prabowo menegaskan, pihaknya memantau terus perkembangan situasi terkini di berbagai wilayah Indonesia.

"Terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa lain di Indonesia.

Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Presiden dalam konferensi pers, Minggu sore. 

Baca juga: Didesak Mundur usai Insiden Ojol Affan, Kapolri Listyo Sigit Siap Jika Diperintah Presiden

1. Memastikan Brimob yang lindas ojol ditindak tegas

Poin selanjutnya, Presiden memastikan petugas keamanan yang terbukti bersalah dalam insiden pengemudi ojek online dilindas bakal ditindak tegas.

Prabowo yang juga Ketum Gerindra ini, meminta polisi untuk mengungkap kasus secara transparan. 

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan, saya minta dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka secara publik," kata Kepala Negara.

2. Tindak tegas angota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru

Kemudian, Prabowo juga menyinggung soal tindakan tegas pimpinan partai terhadap anak buahnya yang menyampaikan pernyataan keliru di hadapan publik.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan ketum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing tertanggal 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," lanjutnya.

Baca juga: Sosok & Rekam Jejak Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya yang Dinonaktifkan dari DPR RI

3. Pencabutan beberapa kebijakan DPR RI

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebut, para pimpinan DPR bakal mengambil pencabutan beberapa kebijakan, termasuk tunjangan DPR.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota dpr dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ucap Prabowo.

Dalam KBBI, moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; 2 penundaan; penangguhan.

Melansir dari Tribunnews, Presiden Prabowo Subianto pagi tadi memanggil sejumlah menterinya dan menggelar sidang kabinet mendadak di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). 

Sejumlah menteri dan pimpinan partai politik terlihat hadir memenuhi undangan Presiden.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membenarkan adanya pertemuan dengan Presiden pada hari libur tersebut. 

“Pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” kata Cak Imin di Istana.

Sidang kabinet yang digelar di luar hari kerja ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tengah membahas situasi politik terkini belakangan ini, termasuk kericuhan dalam aksi demonstrasi ricuh di sejumlah daerah Indonesia.

Namun, Cak Imin tidak menjawab pasti agenda rapat tersebut. “Nggak tahu ini kita tunggu saja,” jelasnya.

Ia juga menyoroti soal tunjangan DPR yang dinilai publik harus ditinjau ulang. 

“Ya, tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi,” ucapnya.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk meredam kritik masyarakat. 

Baca juga: Gaji DPR RI Naik Rp100 Juta Per Bulan? Puan Maharani: Kompensasi Uang Rumah

Janji Ketua DPR RI Puan Maharani

Insiden tragis driver ojek online (ojol) tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) menuai kecaman publik.

Driver ojol bernama Affan Kurniawan (21) tersebut menjadi korban dalam aksi demonstrasi "Bubarkan DPR" dan aksi buruh.

Tragedi tewasnya Affan menjadi titik ledak kemarahan publik dalam rangkaian demonstrasi yang dipicu oleh kontroversi tunjangan DPR sebesar Rp50 juta per bulan. 

Isu tersebut dinilai tidak sebanding dengan kinerja DPR, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan.

Aksi lanjutan pada 29 Agustus berlangsung di berbagai titik di Jakarta dan sejumlah kota besar, dengan tuntutan keadilan, transparansi, dan reformasi lembaga legislatif.

Atas hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara.

Permintaan Maaf

Puan menyampaikan permintaan maaf atas kinerja lembaga legislatif yang dinilai belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Dalam video pernyataan resminya, Puan yang mengenakan kerudung dan baju serba hitam menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan.

“Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR, kami menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan,” ujar Puan pada Jumat (29/8/2025).

Usut Tuntas Kasus Affan

Ia juga meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dan transparan peristiwa tersebut, serta menegaskan komitmen DPR dalam mengawal proses penyelidikan hingga selesai.

“Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai,” tegasnya.

Puan turut menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang dialami para peserta aksi saat menyampaikan aspirasi.

Ia mengakui DPR belum sepenuhnya menjalankan fungsi representatifnya secara maksimal.

“Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat,” katanya.

Puan mengatakan, DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat.

Dalam pernyataan penutup, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk membuka ruang komunikasi yang sehat, bergotong royong, dan mawas diri agar tragedi serupa tidak terulang.

“Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi,” pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Berita Viral lainnya