Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Tak Mau Aib Pemerintahannya Dikuliti, Bupati Pati Sudewo: Jangan Karena Live Streaming

Sudewo menegaskan agar Pansus tidak menjadikan forum sidang yang disiarkan langsung sebagai ajang membuka aib pemerintah.

Editor: Torik Aqua
Tribunbanyumas.com/Mazka Hauzan Naufal
TAK MAU DIKULITI - Bupati Pati Sudewo dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (7/8/2025). Sudewo tak mau aib pemerintahannya dikuliti. 

TRIBUNJATIM.COM - Bupati Pati, Sudewo tak ingin pemerintahannya dikuliti saat menghadapi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati.

Diketahui, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dibentuk setelah masyarakat mendesak dalam aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025.

Pansus ini berpotensi berujung pada pemakzulan dirinya.

Namun kini Sudewo menyoroti kinerja pansus.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Ngotot Tak Mau Kehilangan Jabatan usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi DJKA

Seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Baitunnur, Jumat (5/9/2025), Sudewo menegaskan agar Pansus tidak menjadikan forum sidang yang disiarkan langsung sebagai ajang membuka aib pemerintah.

“Jangan karena ini live streaming (disiarkan langsung), lalu digunakan sebagai kesempatan untuk menelanjangi pemerintah,” ujar Sudewo.

Sudewo Akui Tak Ada Pemimpin Sempurna

Bupati Sudewo mengaku menyadari bahwa kepemimpinannya tidak lepas dari kekurangan.

Namun, ia meminta Pansus agar tetap fokus pada persoalan utama, yakni kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam,” ucap Sudewo.

“Saya berharap Pansus tidak melebar ke mana-mana. Yang dipersoalkan PBB-P2, ya itu saja ditajamkan, jangan ke mana-mana,” tambahnya.

Pansus DPRD Pati Bantah Pembahasan Melebar

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menolak anggapan bahwa pihaknya melebar dari topik.

Menurutnya, DPRD hanya menjalankan aspirasi rakyat yang berjumlah 22 poin dan kemudian dipadatkan menjadi 12 poin pembahasan utama.

“Pansus ini adalah ranah DPRD dan kami mendapatkan aspirasi masyarakat sebanyak 22 item. Itu kemudian dipadatkan menjadi 12 item. Jadi kami memang tidak hanya mengurusi kaitan pajak,” kata Bandang, Sabtu (6/9/2025).

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved