5 Bank Himbara Terima Rp200 T, Ini Rincian dari Menkeu Purbaya: Uangnya Sudah Nongkrong di Sana

TRIBUNJATIM.COM - Inilah rincian kucuran dana Rp200 Triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengumumkan Kemenkeu alirkan dana Rp200 juta ke Bank Himbara. 

Kata Himbara adalah akronim dari Himpunan Bank Milik Negara. Sesuai namanya, anggota Himbara terdiri dari beberapa bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara). 

Bank BUMN sendiri berarti lembaga keuangan itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia, modalnya bersumber dari kekayaan negara dan punya UU sendiri saat didirikan.

Bank Himbara yang terima dana Rp200 juta dari Kemenkeu adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan BSI. 

Berikut rinciannya: 

1. Bank BRI senilai Rp 55 triliun
2. Bank Mandiri Rp 55 triliun
3. Bank BNI Rp 55 triliun
4. Bank BTN Rp 25 triliun
5. BSI Rp 10 triliun

Purbaya mengklaim direktur utama dari masing-masing bank himbara tersebut justru pusing setelah menerima aliran dana kas negara.

"Jadi Rp 200 triliun, hari Jumat sudah masuk ke perbankan, uangnya sudah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing, mau disalurkan kemana?" ujar Purbaya di Istana Negara Jakarta, Senin (15/9/2025).

Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa aliran dana dari pemerintah itu akan berdampak pada bunga bank, sehingga tidak ada lagi perang bunga.

Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Bandingkan Gaji Ketua Dewan LPS dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa: Waduh Turun

"Paling nggak kalau mereka belum bisa nyalurin, karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi," kata Purbaya.

"Bunga akan cenderung turun itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya," sambungnya.

Bahkan Purbaya menyebut bahwa ada bank himbara yang sanggup menerima aliran dana sebesar Rp 7 triliun saja.

Namun, Purbaya enggan menjelaskan bank mana yang dimaksud.

"Pada waktu saya menyalurkan Rp 200 triliun, bank nya bilang apa? 'saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun" tutur Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta perbankan utamanya bank-bank himbara, untuk aktif menyalurkan kredit setelah menerima dana dari pemerintah sebesar Rp 200 triliun.

Menurut Purbaya, perbankan perlu menyalurkan dana secara optimal agar tidak hanya mengendap tanpa memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Baca juga: Purbaya Sentil Rocky Gerung yang Sebut Jokowi Gak Ngapa-ngapain, Menkeu: Seneng Bisa Ngeledek Dia

Baca juga: 3 Klarifikasi Purbaya Yudhi Sadewa yang Baru 3 Hari Jabat Menkeu, Postingan Anak Viral

"Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capital nya kan? kalau ditaruh di brankas rugi dia. Misalnya nggak bisa dibeli lagi ya rugi dia (perbankan)," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (11/9/2025) lalu.

Purbaya menyebut, pemberian dana tambahan sebesar Rp 200 triliun untuk seluruh bank-bank himbara ini sebagai pendorong untuk perbankan, agar lebih giat mencari proyek dan sektor potensial untuk menyalurkan pembiayaan.

"Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism berjalan, sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras," ujar Purbaya.

"Kan mereka pintar nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus, untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negative carry, negative spread gitu," imbuhnya menegaskan.

Menkeu Purbaya optimis dengan langkah tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan menyebar di sistem perekonomian, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, kredit pasti akan tumbuh lebih cepat dari yang sekarang," tegasnya.

Pengamat Ekonomi Apresiasi Langkah Menkeu Purbaya

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia, mengapresiasi kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudi Sadewa, yang menyalurkan dana pemerintah di rekening Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun ke enam bank nasional.

Dana pemerintah tersebut mulai disalurkan ke Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Syariah Nasional (BSN) mulai Jumat (12/9/2025), dengan jumlah yang berbeda-beda.

Dana pemerintah yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) itu diberikan ke perbankan untuk disalurkan ke masyarakat melalui kredit.

Purbaya sebelumnya mengakui, belum memiliki proyeksi dampak ke perekonomian dan kredit dari kebijakan ini.

Namun, kata Purbaya, yang jelas saat ini dirinya mencoba mengguyur likuiditas perbankan dan melihat hasil awalnya pada perekonomian Indonesia.

Telisa pun mengakui bahwa inovasi yang dibuat oleh Purbaya itu konsepnya sudah bagus, tetapi dia juga tetap mengingatkan tentang risiko ke depannya.

Namun, untuk saat ini, Telisa belum bisa menilai apakah langkah yang diambil Purbaya untuk mendorong perekonomian rakyat bergerak itu sudah tepat atau belum, karena kebijakannya baru saja berjalan.

Hanya saja, menurut Telisa, Purbaya seharusnya tidak langsung jor-joran atau berlebihan dalam mengguyur dana pemerintah ke enam bank.

"Kita appreciate tadi ya, ada inovasi. Tepat atau tidaknya itu sebetulnya nanti akan dijawab ketika dalam mekanismenya, pelaksanaannya, kalau secara konsep oke. Tapi jangan lupa juga risiko harus tetap kita jaga, dalam arti bahwa tidak berarti ini jor-joran," ungkapnya, dikutip dari YouTube tvOneNews, Senin (15/9/2025).

Dijelaskan oleh Telisa, jika jor-joran nanti, risiko yang dikhawatirkan itu bisa menyebabkan Subprime mortgage atau pinjaman kredit berlebih yang diberikan kepada debitur dapat berisiko tinggi karena riwayat kredit buruk atau pendapatan rendah.

Apabila hal tersebut terjadi, maka risiko bagi peminjam akan kesulitan membayar cicilan karena suku bunga lebih tinggi, kemudian bagi pemberi pinjaman atau bank akan ada kemungkinan gagal bayar dari peminjam.

Hal tersebut bisa menyebabkan dampak serius bagi perekonomian secara keseluruhan.

Selain itu, kata Telisa, dikhawatirkan juga ada Speculative bubble di credit market, di mana pinjaman kredit yang berlebihan juga bisa menyebabkan gelembung kredit di pasar modal, yakni harga aset meningkat pesat dan tidak berkelanjutan, didorong oleh spekulasi daripada nilai fundamental. 

Hal ini dipengaruhi ketika suku bunga rendah sehingga mendorong pinjaman dan investasi spekulatif, kemudian peminjam dan pemberi pinjaman terlalu optimistis dan mengambil risiko berlebihan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhan harga aset dan krisis keuangan. 

Oleh karena itu, Telisa pun mewanti-wanti agar kebijakan ini jangan sampai overheat juga nantinya. 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

Berita Viral lainnya