Anggota DPRD Mohon-mohon ke Istri Tak Ditinggal usai Ucapannya Sesumbar 'Rampok Uang Negara' Viral

TRIBUNJATIM.COM - Seorang anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu menjadi sorotan usai video skandalnya beredar luas di media sosial Facebook dan WhatsApp.

Dalam video yang direkam di dalam mobil SUV, Wahyudin bersama seorang wanita dan bercanda soal perjalanan ke Makassar yang disebutnya dibiayai negara.

Sambil tertawa, Wahyudin melontarkan kalimat “Kita rampok ajah uang negara ini kan. Kita habiskan ajah, biar negara ini makin miskin.”

Pernyataan itu memicu gelombang kritik karena dinilai mencederai etika pejabat publik.

Tak hanya itu, dalam cuplikan video yang sama, ia juga menyebut istilah “hugel” (hubungan gelap), serta sesumbar akan menjabat hingga 2031.

Baca juga: Buntut ‘Ngemis’ Seragam ke OPD, Anggota DPRD Arif Fahlevi Dinonaktifkan, Daftar Nama Ukuran Tersebar

Minta Maaf

Menanggapi viralnya video tersebut, Wahyudin menyampaikan permohonan maaf melalui akun Facebook pribadinya.

Ia mengakui pernyataannya salah dan tidak mencerminkan etika seorang anggota dewan.

“Apapun yang saya lakukan di video itu saya akui salah dan tidak menunjukkan etika seorang pejabat publik. Saya menerima hujatan apapun karena ini murni kesalahan saya. Atas kejadian ini saya mohon maaf beribu-ribu maaf kepada seluruh rakyat Gorontalo, khususnya pendukung dan keluarga saya,” tulis Wahyudin, dikutip dari Tribun Gorontalo pada Sabtu (20/9/2025).

Mohon-mohon ke istri agar tak ditinggal

Setelah viral, Wahyudin menyampaikan curhatan hati kepada istrinya yang mengakui kesalahannya dan memohon agar tak ditinggal istri.

Ia mengingat kembali perjalanan hidup mereka sejak masih berada di titik terendah.

Wahyudin menuturkan bagaimana dulu ia hanya bekerja sebagai sopir angkutan dengan pendapatan pas-pasan.

Meski demikian, ia merasa tetap bisa berbagi dan saling menopang dengan sang istri, bahkan saat istrinya masih kuliah dan menempuh pendidikan.

Kini, setelah menjadi pejabat publik, Wahyudin justru merasa jauh dari kesederhanaan itu. 

Ia mengaku terlena dan sempat melupakan masa lalu yang penuh perjuangan bersama.

Dari situlah ia menyadari perjalanannya di dunia politik telah membuatnya “kufur nikmat” dan lupa akan kesetiaan keluarga.

Baca juga: Eks Anggota DPRD Mendadak Peluk Mantan Istri Minta Rujuk, Ngamuk saat Permintaannya Ditolak

Dalam pengakuannya, Wahyudin menegaskan, kesiapannya untuk kembali memulai dari nol bersama istri.

Ia menyebut tidak masalah jika harus kembali menjadi sopir atau membuka usaha kecil, asalkan sang istri tetap berada di sisinya.

Baginya, hujatan dan penilaian publik adalah konsekuensi yang harus diterima, tetapi rumah tangga adalah hal yang paling utama.

“Kalau ini memang titik balik, biarlah saya jalani. Saya rela kembali seperti dulu, dengan gaji harian seadanya, yang penting kita tetap bersama,” demikian kurang lebih isi permohonan Wahyudin kepada istrinya.

Adapun pengakuan Wahyudin ini diungkapkan saat ia tengah bersama sang istri di mobil. 

Momen-momen itu direkam oleh sang istri, Mega Nusi menggunakan ponsel pribadinya dan diposting di Facebook.

Dalam postingan video itu, Mega hanya menulis jika ia masih menyayangi sang kader PDIP ini. 

Kondisi sedang mabuk

Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo merampungkan pemeriksaan terhadap Wahyudin Moridu, Jumat malam (19/9/2025). 

Fikram Salilama, Kepala BK memastikan kronologi kejadian viral itu langsung dengan Wahyudin. 

Menurut Fikram, Wahyudin saat kejadian itu dalam kondisi tak sadar apa yang ia perbuat. 

"Yang bersangkutan (Wahyudin) tidak tahu mengucapkan kata-kata itu," kata Fikram.

Merasa janggal, Fikram pun mengaku mengejar penyebab hingga Wahyudin mengaku tak sadar mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati masyarakat tersebut. 

Dalam video tersebut kata Fikram, pihaknya cukup jeli sehingga menemukan adanya botol minuman keras. 

Dari situ, BK memperdalam apakah memang tak sadar mengucapkan kalimat dalam video lantaran mabuk minuman keras (miras). 

"Kami kejar apakah saudara telah telah mengonsumis miras. Dia mengaku dari tadi malam (malam sebelum kejadian)," kata Fikram. 

Dari pengakuan itu, rupanya terungkap jika anggota legislatif PDIP itu saat video diambil dalam kondisi mabuk. 

Sebab menurut Wahyudin, saat menuju Bandara Djlaluddin itu ia dalam masih dalam kondisi mabuk. 

 "Ini penyampaian beliau," katanya. 

Sebetulnya kata Fikram, BK tak boleh membuka pengakuan ini kepada publik. 

Namun karena Wahyudin mengizinkan keterangan itu diungkapkan ke publik, BK pun berani membuka keterangannya di konferensi pers malam tadi. 

"Inti yang bersangkutan dia dalam kondisi tidak sadar, tidak mengetahu bahwa itu divideo," katanya.

Baca juga: Pengacara ini Heran, Anggota DPRD yang 11 Tahun Jadi DPO Pembunuh Tak Langsung Ditangkap Polisi

Dipecat dari PDIP

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan membenarkan jika saat ini tengah memproses pemecatan terhadap Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sabtu (20/9/2025). 

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan pemecatan tersebut bukan keputusan instan. 

Ada mekanisme yang ditempuh, salah satunya menindaklanjuti laporan dan rekomendasi resmi dari DPD PDIP Provinsi Gorontalo.

“Ditunggu saja (surat pemecatan), sekarang lagi dalam proses,” kata Djarot saat dikonfirmasi, Sabtu (20/9/2025), dikutip dari Tribun Gorontalo.

Menurut Djarot, apa yang dilakukan oleh Wahyudin tidak bisa dianggap sepele. 

Pelanggaran berat

Ia menegaskan, tindakan tersebut sudah masuk kategori pelanggaran berat yang menyangkut disiplin partai.

“Bentuk pelanggaran berat terhadap disiplin partai, disiplin ideologi, dan disiplin etika,” tegasnya.

Lebih lanjut, Djarot menuturkan setiap pelanggaran di tubuh partai harus diberikan sanksi tegas, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. 

Dalam kasus Wahyudin, ia menilai bobot pelanggaran sudah jelas berada pada level tertinggi.

“Menurut saya, itu sudah masuk pelanggaran berat. Lagi diproses pemecatan pada yang bersangkutan, itu juga sesuai dengan surat laporan dan rekomendasi dari DPD PDI Perjuangan Gorontalo disertai dengan bukti-bukti yang cukup,” ujarnya.

DPP PDIP disebut Djarot tak akan menutup mata terhadap dinamika yang terjadi di lapangan, terlebih kasus Wahyudin telah menimbulkan kegaduhan besar di tengah masyarakat.

“Setiap pelanggaran harus diberikan sanksi, dan sanksi disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran tersebut,” tambah Djarot.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com