Keterlibatan TNI dalam Program MBG Jadi Sorotan DPRD, Alasan Dandim: Karena Situasi Tidak Perang

TRIBUNJATIM.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini sedang dalam sorotan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD Blora memanggil Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kabupaten yang menangani MBG.

Selain memanggil Koordinator SPPG, pihaknya turut mengundang Dinas Pendidikan.

Baca juga: Mbah Welas Karto Diminta Foto Terlihat Miskin, Nangis Uang Rp700 Ribu & Cincin Emas Malah Raib

Mereka diundang untuk rapat dengar pendapat di ruang lobi DPRD Blora, Jawa Tengah, pada Kamis (18/9/2025).

Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto mengatakan, pihaknya memanggil kedua pihak tersebut untuk menyikapi aduan masyarakat terkait program pelaksanaan MBG yang menyasar lembaga pendidikan.

Di sela-sela rapat yang diskors, Subroto menyoroti keterlibatan TNI dalam program MBG di Kabupaten Blora.

Dia menilai, aparat TNI yang bertugas di Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) saat ini disibukkan dengan tugas mengurusi MBG.

"Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Kodim Koramil tugasnya kan perang. Ini kon (diperintahkan) ngurusi makanan," jelas dia.

Politikus PDIP ini mengaku tidak masalah apabila pernyataan tersebut bakal mengundang reaksi dari aparat TNI.

"Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," kata dia.

Dia juga menerangkan bahwa keberadaan MBG di Kabupaten Blora tidak melibatkan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda).

"Stakeholder yang ada sampai Dinas Kesehatan itu enggak tahu, harus seperti apa itu speknya, hampir semua tidak tahu, tidak dilibatkan sama sekali," ujar dia.

Selain mempertanyakan tugas TNI dalam program MBG, pihaknya juga mempertanyakan anggaran besar namun tidak ada yang mengawasi.

"Ini kan yo enggak wajar, iki duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita besok biar jadi pintar," kata Subroto.

"Tapi kalau pengawasannya tidak ada, sekali lagi saya tekankan. BGN, tolong ini pengawasan juga harus diperhatikan," terangnya.

Sebelumnya, ia meyakini makanan yang dibagikan kepada para siswa tidak sesuai dengan standar kandungan gizi.

Pihaknya juga mempertanyakan kandungan gizi dalam bentuk makanan yang dibagikan kepada para pelajar oleh salah satu SPPG di Kabupaten Blora.

Dirinya juga mengajak para anggota dewan lainnya untuk melihat MBG yang berada di daerah pemilihan mereka masing-masing.

Dari hasil pemantauan tersebut, mayoritas makanan yang didistribusikan kepada para siswa tersebut kandungan gizinya cenderung minimalis.

Selain menu makanan yang dianggap minimalis, pihaknya mengakui ada makanan basi yang dibagikan kepada para pelajar tersebut.

"Bisa dikatakan hampir semua SPPG menunya minimalis. Rp5.000 untungnya sudah kebanyakan."

"Bahkan, menu basi pernah ada sampai tidak dimakan anak," kata dia.

Sekadar diketahui, kuota SPPG se-Kabupaten Blora sebanyak 73 dapur.

Saat ini, jumlah yang sudah operasional sejumlah 48 dapur SPPG, dengan penerima manfaat sebanyak 126.632 sasaran.

Baca juga: Guru SD Kerepotan Dimutasi ke Sekolah Terpencil Sejauh 40 Km dari Rumah, Disdik: Jangan Mengeluh

Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora angkat bicara terkait keterlibatan TNI dalam program MBG.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri Agung Cahyono mengakui, jajarannya memang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

"Saya sampaikan bahwa sudah termaktub di undang-undang, kita ada tugas-tugas militer untuk perang dan operasi militer selain perang," ucap Agung saat ditemui di markasnya, Senin (22/9/2025).

Agung menjelaskan, markas komandonya mempunyai tugas fungsi utama yaitu pembinaan teritorial hingga ke tingkat desa, makanya terdapat bintara pembina desa (Babinsa).

Babinsa, kata dia, mempunyai kemampuan teritorial, salah satunya penguasaan wilayah.

Oleh karena itu, aparat TNI yang ditugaskan di desa harus tahu dan mampu mengondisikan situasi di wilayah agar tetap kondusif.

"Salah satunya misalnya ada tanggung jawab wilayahnya itu ada dapur (MBG)."

"Nah, dia harus tahu di situ, Babinsa harus tahu bahwa itu operasi atau tidak, monitoring, pengawasan secara eksternal," terang Agung.

Selain tugas pengawasan eksternal untuk program MBG, aparat TNI juga memiliki peran lain yang mendukung program-program pemerintah.

"Termasuk gerakan pangan murah dan lain sebagainya, kedaulatan pangan itu menjadi tugas-tugas tambahan anggota kita di wilayah."

"Jadi tidak ada yang namanya Kodim hanya perang. Karena situasi tidak perang, kita melaksanakan tugas-tugas selain perang."

"Salah satunya itu tadi: penguasaan wilayah kemudian pemberdayaan wilayah daerah," kata Agung.

Baca juga: Warga Resah Wilayahnya Akan Dilelang untuk Utang Bank, Padahal Tak Pernah Jual Tanah: Diklaim BLBI