Gaji Pencuci Tray MBG Diduga Capai Rp 1,8 Juta, Pegawai Pamer setelah Kerja 18 Hari: Semoga Berkah

TRIBUNJATIM.COM - Tengah viral di media sosial video pemuda pamer gajinya sebagai pencuri tray di program MBG atau makan bergizi gratis.

Video pemuda itu menjadi sorotan karena jumlah gaji yang diterimanya kontras dengan gaji guru honorer.

Sejumlah warganet merasa prihatin  membandingkan gaji pencuri tray MBG itu dengan gaji guru honorer yang hanya Rp 300 ribu per bulan yang dinilai lebih layak.

Sebagai informasi, tray MBG adalah wadah seperti tempat makan berbentuk nampan kotak yang digunakan untuk menaruh makanan bergizi gratis. Tray yang digunakan MBG terbuat dari bahan stainless .

Video aksi pemuda spill gaji sebagai pencuri tray MBG itu viral salah satunya dibagikan akun Instagram @fakta.indo, dikutip Kamis (25/9/2025) via TribunJabar.

Dalam video tersebut, pemuda tersebut tampak senang.

Ia juga memperlihatkan kwitansi gajinya yang bekerja sebagai pencuri tray di program MBG.

Sembari memperlihatkan amplop, pemuda berinisial AN itu tampak antusias.

Sambil mengucap bismillah dan doa, AN membuka amplop berisi uang gajinya tersebut.

Betapa tersebut bersyukur atas penghasilan yang diterimanya setelah bekerja menjadi pencuci tray yang merupakan bagian dari program pemerintah tersebut.


“Bismillahirrahmnirrahim, semoga berkah,” ucap AR. 

Lalu, ia pun mulai menghitung uang gajinya tersebut yang terlihat terdiri dari uang pecahan nominal Rp 50 ribuan.

Baca juga: Nia Ramadhani Trauma Makan MBG, Pasrah Santap Mie Bau karena Lapar: Saya Kira Sehat, Jadi Sakit

Setelah selesai berhitung, AN juga tak lupa mengucapkan syukur.

“Alhamdulillahirabbil’alamin,” ucapnya sembari terharu.

Meski tak disebutkan jumlahnya, netizen memprediksi hitungan nominal gaji pencuci tray itu senilai Rp 1,8 juta.

Dalam keterangan disebutkan upah uang tunai tersebut hasil bekerja selama 18 hari.

Video aksi pemuda pencuci tray itu viral dan menyita perhatian netizen.

Sebagian netizen turut bahagia dan mendoakan pemuda tersebut.

Netizen memberikan dukungan karena lewat program MBG tak hanya memenuhi gizi anak, tapi juga membuka lapangan kerja.

Namun, ada juga sebagian netizen yang menyoroti nominal gaji pencuci tray tersebut yang dinilai kontras dengan gaji guru honorer.

Akhirnya di balik video viral pencuci tray MBG spill gaji tersebut membuat netizen mendoakan guru honorer agar juga diperhatian pemerintah.

Baca juga: Rp 335 Triliun Digelontorkan untuk MBG, Tapi Kasus Keracunan Siswa Terus Terjadi, Pengamat: Regulasi

“PR PEMERINTAH yg sampai detik ini blm terselesaikan selain kemacetan dan banjir adalah memberi GAJI YANG SANGAT LAYAK untuk para GURU HONORER...Krn ini SANGAT PENTING tp dr dulu ga pernah di pedulikan,Masa iya gaji guru honorer jauh di bawahpekerja tukang cuci tray MBG yg bisa di lakukan tanpa harus memiliki titel dan bahkan (maaf) untuk menjadi pekerja cuci tray MBG bahkan tidak perlu pendidikan pun bisaaaa...seKOCAK ini PEMERINTAH mengatur negara”

“Mending keeja cuci tray MBG gak sih daripada jadi guru honorer :( Semangat guru honorer”

“Guru honorer puluhan tahun menangis melihat ini yang gaji perbulan 350 - 500 ribu per bulan”

“1,8? Gak UMR patokan gaji nya?”

“Reflek ikutan ngitung,, alhamdulillah dpt 1,8 jt”

“Jujur program ini jika dijalankan sesuai sop, tidak diakal2in sama pelaksana, banyak banget manfaatnya loh, sayangnya dinegeri kita trlalu banyak oknum”

Program MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada pelajar, mulai dari jenjang PAUD dan SD, guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak di Indonesia.

Presiden Prabowo menyatakan sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025, program ini telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja melalui 5.800 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi.

“MBG telah menciptakan 290 ribuan lapangan kerja baru di dapur-dapur,” ujar Prabowo, Jumat (15/9/2025).

Program ini juga disebut melibatkan sekitar 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

Sayangnya, kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) hingga kini masih terus terjadi.

Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 335 triliun dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2026.

Korbannya adalah murid yang menjadi penerima manfaat dari MBG.

Baca juga: Viral Ikan Hiu Goreng Jadi Menu MBG, Orangtua Trauma hingga Pilih Bawa Bekal untuk Anak

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menilai jika regulasi hukum yang mengatur pelaksanaan MBG secara komperehensif masih belum dilakukan.

“Harusnya DPR mulai menyiapkan undang-undang karena tahun depan itu sudah ditetapkan, dipatok anggaranya Rp 335 triliun,” kata Trubus saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (25/9/2025).

Trubus menekankan bahwa aturan hukum sangat penting untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Ia mencontohkan negara lain yang sudah memiliki kerangka hukum serupa.

“Mengambil contoh di Finlandia. Finlandia itu ada makan siang gratis kayak gini, cuma ada undang-undangnya di sana itu. Kalau kita enggak ada undang-undangnya,” ucapnya.

Kebutuhan regulasi ini semakin mendesak setelah muncul kasus keracunan massal yang dialami ribuan siswa di berbagai daerah.

Berdasarkan data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 21 September 2025 tercatat 6.452 siswa mengalami keracunan akibat konsumsi makanan MBG di 18 provinsi.

Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, termasuk 1.035 siswa di Kabupaten Bandung Barat yang membuat pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Misalnya, beberapa waktu terakhir terjadi keracunan massal di sejumlah daerah di Indonesia diduga akibat kualitas makanan dari program MBG,” ujar Trubus.

Baca juga: Viral Menu MBG Basi dan Berulat di Bangkalan, Kenali 5 Ciri Makanan Sudah Basi atau Tidak

Dalam kondisi tersebut, Trubus memandang Badan Gizi Nasional (BGN) seolah-olah menjadi satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Padahal, menurutnya, pelaksanaan MBG juga melibatkan banyak pihak lain.

“Harusnya kan di situ tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau sekolah itu mestinya Dinas Pendidikan kan terlibat, semua pemerintah daerah ini juga terlibat kan. Jadi harusnya semua menjadi tanggung jawab bersama, tidak saling menyalahkan,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar pengawasan MBG melibatkan masyarakat sebagai pengawas independen. 

Kepala sekolah dan pengusaha kantin dinilai lebih memahami kebutuhan gizi lokal dan bisa menjadi mitra pengawasan yang efektif.

“BGN enggak mungkin dong mengawasi semua. Itu makanya BGN kita dorong juga supaya ada pengawasan yang sifatnya independen. Investigasi ya investigasi independen aja,” kata Trubus.

Selain pengawasan, Trubus menilai aturan MBG perlu memuat sanksi bagi pihak yang melanggar mekanisme pelaksanaan.

“Agar program ini efektif, harus ada sanksi yang jelas,” pungkasnya.

Baca juga: Lauk Menu MBG Pakai Sosis Kemasan Seharga Rp1000 Disindir Wali Murid: Katanya Makan Bergizi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025–2026 memaparkan bahwa MBG ditujukan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, serta memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Realisasi anggaran MBG di APBN 2025 baru mencapai Rp 13 triliun hingga 8 September 2025, dari total pagu Rp 71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut dana tersebut telah melayani 22,7 juta penerima melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com