Kritik Keterlibatan TNI dalam Program MBG, DPRD Kini Minta Maaf: Tidak Paham Undang-undang

TRIBUNJATIM.COM - Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora mengkritik keterlibatan aparat militer TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, saat rapat dengar pendapat di ruang lobi DPRD Blora, Jawa Tengah, Kamis (18/9/2025).

Kini DPRD Blora minta maaf kepada jajaran TNI atas pernyataan tersebut.

Baca juga: Guru Aniaya Siswa SMA Berkebutuhan Khusus di Sekolah, Kini Dilaporkan Ayah ke Polisi

Subroto minta maaf usai bertemu dengan Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, beserta Pepabri di Kantor Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025).

"Hari ini kami mohon maaf karena keterbatasan kami sebagai warga sipil yang tidak tahu dengan undang-undang TNI, sehingga ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian terutama di hati TNI, kami mohon maaf sebesar-besarnya," ucap dia.

Politikus PDIP ini merasa bersalah karena tugas TNI yang diketahuinya selama ini hanya berperang.

Padahal aparat militer tersebut mempunyai tugas lainnya yang diatur dalam undang-undang.

"Ya itu karena keterbatasan kami karena kami tidak paham undang-undang TNI, karena memang di dalam pemikiran kami bahwa TNI pasti tugasnya hanya bicara perang," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mempunyai harapan besar terhadap program MBG yang merupakan program prioritas dari pemerintah pusat tersebut.

"Kami bersedia hanya satu bahwa program yang kita kawal inilah program nasional, program unggulan dari Pak Presiden," terang dia, melansir Kompas.com.

"Sehingga harapan kami ke depan anak-anak kami besok di tahun 2045 menjadi anak-anak yang luar biasa sebagai penerus generasi ke depan," imbuhnya.

Pihaknya juga merasa berterima kasih kepada Pemerintah Daerah (Pemkab) Blora yang telah melakukan mediasi antara DPRD dengan aparat TNI.

"Alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya sudah ketemu dengan Pak Dandim, Pak Pepabri, Pak Bupati yang bahkan menjembatani kami," jelas dia.

Sebelumnya, DPRD Blora memanggil Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten yang menangani program MBG.

Selain memanggil Koordinator SPPG, pihaknya turut mengundang Dinas Pendidikan.