Kritik Keterlibatan TNI dalam Program MBG, DPRD Kini Minta Maaf: Tidak Paham Undang-undang

Dari hasil pemantauan tersebut, mayoritas makanan yang didistribusikan kepada para siswa tersebut kandungan gizinya cenderung minimalis.

Selain menu makanan yang dianggap minimalis, pihaknya mengakui ada makanan basi yang dibagikan kepada para pelajar tersebut.

"Bisa dikatakan hampir semua SPPG menunya minimalis. Rp5.000 untungnya sudah kebanyakan."

"Bahkan, menu basi pernah ada sampai tidak dimakan anak," kata dia.

Sekadar diketahui, kuota SPPG se-Kabupaten Blora sebanyak 73 dapur.

Saat ini, jumlah yang sudah operasional sejumlah 48 dapur SPPG, dengan penerima manfaat sebanyak 126.632 sasaran.

Kodim 0721/Blora angkat bicara terkait keterlibatan TNI dalam program MBG.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono mengakui, jajarannya memang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

"Saya sampaikan bahwa sudah termaktub di undang-undang, kita ada tugas-tugas militer untuk perang dan operasi militer selain perang," ucap Agung saat ditemui di markasnya, Senin (22/9/2025).

Agung menjelaskan, markas komandonya mempunyai tugas fungsi utama yaitu pembinaan teritorial hingga ke tingkat desa, makanya terdapat bintara pembina desa (Babinsa).

Babinsa, kata dia, mempunyai kemampuan teritorial, salah satunya penguasaan wilayah.

Oleh karena itu, aparat TNI yang ditugaskan di desa harus tahu dan mampu mengondisikan situasi di wilayah agar tetap kondusif.

"Salah satunya misalnya ada tanggung jawab wilayahnya itu ada dapur (MBG)."

"Nah, dia harus tahu di situ, Babinsa harus tahu bahwa itu operasi atau tidak, monitoring, pengawasan secara eksternal," terang Agung.

Baca juga: Tangis Siswa Sekolah Hendak Ditutup Disdik, Guru Kaget: Kayak Perjuangan Kami Ini Tidak Dihargai

Selain tugas pengawasan eksternal untuk program MBG, aparat TNI juga memiliki peran lain yang mendukung program-program pemerintah.