Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Kritik Keterlibatan TNI dalam Program MBG, DPRD Kini Minta Maaf: Tidak Paham Undang-undang

Subroto minta maaf usai DPRD Blora mengkritik keterlibatan aparat militer TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
KOMPAS.com/Aria Rusta
KINI MINTA MAAF - Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, berjabat tangan dengan Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, usai mediasi di Kantor Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025). Subroto minta maaf usai mengkritik keterlibatan TNI dalam program MBG. 

Mereka diundang untuk rapat dengar pendapat di ruang lobi DPRD Blora, Jawa Tengah, pada Kamis (18/9/2025).

Subroto mengatakan, pihaknya memanggil kedua pihak tersebut untuk menyikapi aduan masyarakat terkait program pelaksanaan MBG yang menyasar lembaga pendidikan.

Di sela-sela rapat yang diskors, Subroto menyoroti keterlibatan TNI dalam program MBG di Kabupaten Blora.

Dia menilai, aparat TNI yang bertugas di Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) saat ini disibukkan dengan tugas mengurusi MBG.

"Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Kodim Koramil tugasnya kan perang. Ini kon (diperintahkan) ngurusi makanan," jelas dia.

Politikus PDIP ini mengaku tidak masalah apabila pernyataan tersebut bakal mengundang reaksi dari aparat TNI.

"Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," kata dia.

Dia juga menerangkan bahwa keberadaan MBG di Kabupaten Blora tidak melibatkan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda).

"Stakeholder yang ada sampai Dinas Kesehatan itu enggak tahu, harus seperti apa itu speknya, hampir semua tidak tahu, tidak dilibatkan sama sekali," ujar dia.

Selain mempertanyakan tugas TNI dalam program MBG, pihaknya juga mempertanyakan anggaran besar namun tidak ada yang mengawasi.

"Ini kan yo enggak wajar, iki duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita besok biar jadi pintar," kata Subroto.

"Tapi kalau pengawasannya tidak ada, sekali lagi saya tekankan. BGN, tolong ini pengawasan juga harus diperhatikan," terangnya.

Baca juga: Imbas Desa Jadi Agunan Bank & Dilelang, Warga Terancam Diusir dari Tanah Miliknya: Merugikan

Sebelumnya, ia meyakini makanan yang dibagikan kepada para siswa tidak sesuai dengan standar kandungan gizi.

Pihaknya juga mempertanyakan kandungan gizi dalam bentuk makanan yang dibagikan kepada para pelajar oleh salah satu SPPG di Kabupaten Blora.

Dirinya juga mengajak para anggota dewan lainnya untuk melihat MBG yang berada di daerah pemilihan mereka masing-masing.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved